Hal ini disampaikan Hasto Kristiyanto, deputi tim transisi Jokowi - JK dalam siaran persnya Senin, 22 September 2014 lalu.
Hasto menyebut pembekuan Petral sebagai salah satu upaya pemberantasan mafia migas.
"Hal ini akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru. Petral akan dibekukan, dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan BBM dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia," cetus Hasto, saat itu.
Namun hari ini Hasto membantah pemerintahan Jokowi- JK akan membubarkan Petral. Hal itu tentunya berbeda dengan pernyataannya yang dilontarkannya dalam siaran pers, bahwa Petral akan dibekukan.
Hasto berdalih soal pembubaran baru sebatas usulan.
"Ini baru usulan, ini nanti Pak Jokowi-JK yang akan memutuskan," kilah Hasto.
Dibeberkan Hasto rencana pembubaran Petral merupakan hasil dari dengar pendapat dengan pakar dibidang energi yang menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama bahwa salah satu akar persoalan yang menghambat kesejahteraan rakyat adalah pengelolaan energi yang sarat dengan kepentingan.
"Dari situ muncullah gagasan diperlukannya suatu audit, jadi tema sentralnya sebenarnya adalah audit migas," tutupnya.
Kepanikan Hasto mengindikasikan sebuah kebohongan. Pertanyaan yang ada di benak rakyat adalah, siapa yang berbohong? Jokowi, atau tim transisi? (fs)
