"Kita meminta tanggal 7 September sebagai hari perlindungan pembela HAM. Ini merupakan partisipasi publik yang penting untuk proses demokrasi," ujar Anam, di Jakarta 8 September 2014.
Tak hanya itu, yang terpenting untuk KASUM dan rakyat Indonesia adalah Jokowi mempunyai itikad politik untuk menuntaskan kasus Munir dan mendesak kepolisian dan Kejaksaan Agung agar segera mengungkap dalang pembunuhan Munir.
Sebelumnya, KASUM dan sejumlah aktivis HAM dari beberapa LSM juga menolak pelanggar HAM untuk menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-JK. (fs)
