Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, menyatakan aspirasi pemilihan kepala daerah lewat DPRD justru tak muncul dari kalangan elit, melainkan merupakan kulminasi dari pandangan arus bawah.
Gejolak tersebut menurutnya muncul karena banyaknya pemimpin daerah yang akhirnya terjerat dalam kasus korupsi.
"Beberapa pilkada langsung (memunculkan) tokoh dengan prestasi, tapi jangan menutup mata ada yang terkena korupsi," ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 22 September 2014.
Wakil Kedua DPR RI itu menambahkan, pilkada lewat DPRD pada dasarnya menyederhanakan sistem demokrasi dan sesuai dengan maklumat UUD 1945.
"Asal dipilih secara demokratis," tandasnya.
Beberapa warga daerah yang ditemui secara terpisah oleh tim Piyungan Online menyatakan pendapat senada dengan Priyo.
Danar, seorang warga Cibinong mengatakan, pilkada langsung yang berjenjang membuatnya kerap bolos.
"Sebentar-sebentar Pilkada. Bolos melulu. Saya sampai kena sanksi. Perusahaan gak mau tau soal ini. Saya pilih pilkada tak langsung. Yang penting, wakil rakyatnya saya kenal", ujar seorang karyawan di sebuah RS ini.
Icha, seorang relawan di sebuah LSM kelautan juga berpendapat, pilkada langsung justru kerap kali merusak esensi demokrasi.
"Banyak warga di pedalaman yang tak paham mencoblos, mencontreng. Akibatnya, mereka enggan datang ke TPS. Apalagi sudah terima uang di muka", ujar Icha sembari menyebutkan daerah yang dimaksud.
Seorang warga Tangerang, Susan juga memilih pilkada tak langsung. Menurutnya, pilkada langsung tak menjamin tak adanya pemerintahan dinasti.
"Dinasti Atut itu hasil pilkada langsung kan? Lihat sendiri hasilnya..", ujar Susan prihatin.
Susan berpendapat, pilkada tak langsung justru berakar pada kebudayaan Indonesia. Oleh karenanya, tak semestinya bangsa Indonesia takut untuk kembali ke akar budaya.
"Balik ajalah lewat pilkada DPRD. Indonesia kan punya tradisi unik mengenai demokrasi. Tradisi itu berakar dari budaya kita. Kenapa mesti ngikut-ngikut tradisi asing? Gak selalu yang dari asing itu bagus, lho", imbuh pramugari di sebuah penerbangan swasta ini.
Sekedar mengingatkan, PDI P, partai yang melekatkan nama "demokrasi" pada namanya dan menjunjung tinggi pilkada langsung, ternyata menggunakan sistem perwakilan dalam memilih ketua umumnya. (fs)
