Usulan pembubaran Petral itu, kata Rini, dicetuskan oleh Deputi bidang energi tim transisi.
"Pembubaran Petral itu merupakan usulan yang dilakukan oleh Deputi bidang energi, Pak Hasto Kristiyanto," kata Rini Soemarno di Rumah Transisi, Jakarta Pusat, Selasa, 23 September 2014.
Diakui Rini seluruh usulan tentunya akan digodok terlebih dulu oleh Pokja untuk kemudian diputuskan diterima atau tidak usulan tersebut.
"Jadi final rekomendasi dari tim belum keluar dari energi secara menyeluruh, termasuk Petral," ujar mantan Presiden Direktur Astra Internasional itu.
------
Menanggapi isu pembubaran Petral, Direktur Eksekutif Energy Watch, Ferdinand Hutahaean, menyesalkan sikap Tim Transisi yang mendahului Jokowi soal pernyataan kebijakan energi. Menurut Ferdinand, pernyataan yang dikeluarkan Tim Transisi, khususnya Deputi bidang energi Hasto Kristiyanto terkait pengalihan subsidi BBM, listrik, gas, serta mengumumkan satgas mafia migas hingga pembekuan Petral adalah gegabah.
"Hasto itu siapa? Menteri? Harusnya kebijakan yang menyangkut hajat bangsa, kepentingan rakyat itu keluar dari mulut presiden dong," cetus Ferdinand kepada wartawan, Rabu, 24 September 2014.
Menurut Ferdinand baik JK, Ketua Tim Transisi Rini Soemarno, Hasto Kristiyanto, maupun Anies Baswedan tak seharusnya mengeluarkan statement ke publik terkait kenaikan BBM.
Sikap itu akan meresahkan rakyat dan terkesan adanya 'pesanan' dari pihak tertentu.
"Jangan Hasto teriak naik, Anis teriak naik, Rini teriak naik. Rumah Transisi itu tidak dikenal dalam sistem tata negara kita," sambungnya.
Ferdinand juga menanggapi rencana pembentukan Satgas Anti Mafia Migas. Dimana personil anggota nantinya akan disusun secara diam-diam, dalam artian tidak diungkap siapa saja personilnya agar dapat mengecoh para mafia.
Meski demikian, Ferdinand menyesalkan Ketua Satgas Anti Mafia Migas diduduki oleh Ari Soemarno, kakak kandung Ketua Tim Transisi, Rini Soemarno.
"Harusnya kan orang yang clean and clear. Tapi yah mau bagaimana lagi, itu kan tidak terlepas dari kepentingan politik juga. Kita juga harus hormati keputusan Jokowi," tutupnya.
Secara terpisah, Salamuddin Daeng selaku pengamat kebijakan ekonomi politik juga mempertanyakan penunjukan Ari Soemarno yang juga eks Dirut Pertamina selaku Ketua Satgas.
Menurut Salamuddin, satgas harusnya diisi oleh orang-orang yang paham tentang konstitusi.
"Orang-orang yang ditunjuk dalam Satgas Mafia Migas harus dipastikan lepas dari kepentingan untuk menguasai bisnis migas," katanya.
Menurutnya, nama-nama seperti Ari Soemarno, Raden Priyono, Darwin Silalahi, Taslim Yunus tidak pantas dilibatkan dalam pemerintahan Jokowi-JK.
Seperti diketahui, Arie Soemarno yang pernah menjadi Dirut Petral sebelum akhirnya menjadi Dirut Pertamina periode 2006-2009, memiliki andil mendesign internal supply chain (ISC) di Pertamina, badan pengatur kebijakan import minyak mentah, BBM maupun petro kimia. (fs)
