Hal ini dikatakan Muhaimin dalam berita yang disiarkan Liputan 6 SCTV tanggal 14 Agustus 2010 lalu.
"Ke depan direncanakan gubernur ini perpanjangan tangan pemerintah pusat. Baru bupati atau wali kota mungkin yang dapat dipilih oleh rakyat," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar di Cilacap, Sabtu, 14 Agustus 2010.
Dengan demikian, gubernur punya kewenangan yang nyata.
"Tak seperti sekarang, kewenangannya tidak ada, kegiatannya tidak besar. Tapi proses pemilihannya terlampau mahal," kata Muhaimin.
Menurut dia, wacana ini sebenarnya muncul karena keprihatinan dalam pemilihan gubernur yang terlampau berbiaya tinggi kalau dilaksanakan secara langsung.
Dalam hal ini, kata dia, seorang calon gubernur dapat menghabiskan puluhan miliar rupiah tapi kewenangannya terbatas.
Terkait hal itu, Muhaimin mengatakan, analisis mengenai pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan gubernur yang berbiaya mahal jika dilaksanakan langsung ini masih perlu dimatangkan.
"Dalam koalisi pun sudah muncul tetapi belum serius," katanya.
Sumber : Liputan6
------
Serupa dengan JK, Muhaimin pun kini berada di pasukan Jokowi yang membela pilkada langsung.
Apa yang mereka teriakkan dulu, berbeda dengan yang mereka perjuangkan hari ini. Masihkah harus percaya pada politisi-politisi pembohong ini? (fs)
