Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang didalamnya terdapat mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) akhirnya disahkan pada Rapat Paripurna DPR, Jumat dinihari 26 September 2014.
Lewat mekanisme voting, Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta menang telak dengan 226 suara melawan kubu pendukung Jokowi-JK yang hanya mendapat 135 suara. (Baca: DPR Sahkan RUU Pilkada: Kepala Daerah dipilih oleh DPRD)
RINCIAN:
Pendukung Pilkada via DPRD = Golkar 73 + PKS 55 + PAN 44 + PPP 32 + Gerindra 22 = 226
Pendukung Pilkada Langsung = PDIP 88 + PKB 20 + Hanura 10 + Golkar 11 + Demokrat 6 = 135
(Partai Demokrat sebenarnya walkout dan tidak ikut voting, hanya 6 aleg Demokrat yang ikut voting)
Paripurna DPR yang mensahkan RUU Pilkada ini diikuti Anggota DPR periode lama (2009-2014) karena DPR periode baru (2014-2019) baru akan dilantik Oktober mendatang. Pada periode DPR 2009-2014 ini Partai Demokrat masih menjadi kunci karena jumlah kursi mereka paling besar sehingga hampir saja kubu Jokowi-JK akan menang kalau Demokrat jadi dukung mereka.
Nah bagaimana dengan PETA POLITIK DI DPR PERIODE BARU 2014-2019? Berikut analisa yang kami kutip dari kultwit @SangPemburu99:
Selamat pagi tweeps, gimana tidurnya semalam? Cukup nyenyak bukan? Terutama setelah melihat akhir "sandiwara" di Senayan, hehehe..(ibn/gambar: detikcom)
Akhir drama yg menyesakkan bagi kubu banteng. Betapa tidak, mereka yg sebelumnya begitu berbunga2 setelah dpt angin dr PD akhirnya cm mlongo
Dan kemenangan kubu KMP terkait RUU Pilkada ini akan dapat mem-boost moral KMP untuk "fight" pada isu2 berikutnya melawan kubu banteng cs.
Apalagi di DPR periode berikutnya (2014-2019), perimbangan kekuatan akan makin menguntungkan kubu KMP krn tak lagi bergantung pd Demokrat.
Bila di DPR periode sebelumnya (2009-2014) Partai Demokrat menguasai 148 kursi, maka pada periode 2014-2019 mereka hanya menguasai 61 kursi.
Dan secara matematis, meskipun Demokrat seluruhnya bergabung dgn kubu koalisi banteng, suara kubu KMP akan tetap unggul.
Rinciannya adalah sbb: Golkar (91) + Gerindra (73) + PAN (49) + PKS (40) + PPP (39) = 292 kursi atau 52,14% dari total 560 kursi DPR-RI.
Sedangkan kubu koalisi banteng: PDIP(109) + PKB(47) + Nasdem(35) + Hanura (16) = 207 kursi atau 36,96%. Bila ditambah PD(61) = 268 (47,86%).
Dengan demikian manuver apa pun yang akan dilakukan Demokrat pengaruhnya tidak akan signifikan sebagaimana sebelumnya. Syaratnya: KMP solid!
Karena itu dugaan saya, sasaran utama kubu koalisi banteng untuk memperkuat kekuatan mereka di parlemen adalah dgn merayu Golkar dan PPP.
PPP sudah jelas pecah dan sebagian elitnya (kubu Emron Pangkapi cs) cenderung untuk berpihak kepada kubu JKW, bahkan sebelum pilpres digelar
Dan konflik di tubuh partai itu kini juga masih menemui jalan buntu karena kubu loyalis SDA juga masih melakukan perlawanan sengit.
Dan dalam voting semalam, anggota DPR dari PPP yang hadir ada 32 dari total 38 orang dan secara bulat masih berpihak ke kubu KMP.
Dan terbuka kemungkinan, bila kubu Emron yg akhirnya memenangkan persaingan merebut kepemimpinan PPP, suara mereka di DPR akan terpecah.
Lalu bagaimana dengan Golkar? Nampaknya kubu koalisi banteng harus melakukan "operasi khusus" pada Munas Golkar 2015 mendatang.
Karena selama tampuk Golkar masih dipegang ARB, mayoritas kadernya di Senayan akan tetap berpihak ke kubu KMP.
Dalam voting RUU Pilkada semalam, tercatat ada 11 orang kader Golkar yang "loncat pagar" dgn memilih opsi Pilkada Langsung.
Sebagai pemegang tampuk kekuasaan di tingkat pusat, kubu koalisi banteng memiliki segudang amunisi untuk melakukan "operasi" memecah KMP.
Amunisi yg dimiliki kubu banteng itu antara lain berupa iming2 kursi menteri dan jabatan direksi/komisaris BUMN yang gajinya selangit.
Dan kubu banteng akan menggunakan amunisi itu untuk "menggoda iman" (memecah belah) soliditas KMP, terutama Golkar, PPP, bahkan PAN.
Di kubu KMP, nampaknya hanya Gerindra dan PKS yang jelas2 tidak akan "dirayu" oleh kubu JKW karena akan percuma.
Momentum krusial akan kita lihat saat pengumuman kabinet JKW-JK nanti, apakah sebagian partai koalisi KMP akan "menyerah" pd rayuan banteng.
Namun stlh pengumuman kabinet itu bukan berarti "operasi khusus" terhadap soliditas KMP akan berhenti krn JKW msh menyimpan amunisi2 lain.
Kursi empuk sbg Direksi atau Komisaris BUMN adalah amunisi yang cukup sakti untuk memecah soliditas KMP pasca pengumuman kabinet JKW-JK.
Sebagai pemegang tampuk kekuasaan dengan segenap "resources" yg dimilikinya, JKW-JK memiliki kapasitas utk melakukan "operasi khusus" itu.
Selain amunisi yang sifatnya "enak" itu, sbg pemegang kekuasaan, kubu JKW juga memiliki "amunisi penekan" melalui tangan aparat hukum.
Meski sulit dibuktikan, penggunaan tangan aparat penegak hukum utk melakukan tekanan ke lawan2 politiknya "biasa" dilakukan penguasa.
Politisasi hukum sbg instrumen menekan lawan politik itu selama ini sudah terjadi dan mungkin saja akan lebih ditingkatkan oleh kubu merah.
Intinya kita berpesan, kawan2 KMP harus siap mental & nafas panjang menghadapi "serangan" dr kubu JKW baik yg sifatnya "enak" atau menekan.
Seberapa tangguh KMP, waktu lah yang akan membuktikannya. Bisa saja baru sebentar sudah bubar, namun bisa juga solid selama 5 tahun!
Saya cukupkan kultwit di pagi menjelang siang ini. Semoga menambah wawasan kita semua. Merdeka!!! :D
