Sidang Paripurna DPR RI yang mensahkan RUU Pilkada berlangsung panas. Bukan saja didalam gedung DPR tempat sidang berlangsung, tapi juga diluar gedung dimana massa demonstran ikut berunjuk rasa. Salah satu yang jadi tumbal adalah pembakaran bendera PKS oleh massa demonstran yang tidak setuju Pilkada lewat DPRD. PKS yang menjadi motor utama Koalisi Merah Putih menjadi sasaran utama amuk massa. (Baca: Koalisi Merah Putih Menangkan RUU Pilkada, PKS: Soliditas Kami Sudah Teruji!)
Insiden pembakaran bendera PKS ini bahkan diberitakan oleh koran Myanmar hari ini, Sabtu (27/9/2014), lengkap dengan foto saat bendera PKS yang berukuran besar itu diamuk massa.
Siapa yang membakar dan siapa provokator aksi pembakaran bendera PKS? Berikut kami kutip dari liputan TEMPO.
Kisruh RUU Pilkada, Bendera PKS Dibakar
Sejumlah kepala daerah yang menolak disahkannya opsi pemilihan kepala daerah lewat DPRD dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah membakar bendera Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di pintu masuk gedung DPR. Bendera PKS dibakar lantaran partai berlambang bulan sabit kembar itu mendukung disahkannya opsi pemilihan kepala daerah lewat DPRD.
"Turunkan (bendera PKS). Bakar saja, bakar," kata mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jumhur Hidayat yang memimpin orasi, Kamis, 25 September 2014.
Awalnya, bendera PKS berukuran 3 x 2 meter itu dipasang oleh massa PKS yang berunjuk rasa pada pukul 13.15 WIB. Namun tak sampai 15 menit, puluhan massa PKS bubar tanpa alasan. Bendera itu sempat berkibar di atas pagar masuk Kompleks Parlemen, Senayan.
Tepat pukul 14.00 WIB, sejumlah kepala daerah dan sekitar 300 massa gabungan berbagai organisasi masyarakat mendatangi lokasi bekas unjuk rasa massa PKS tadi. Mereka tergabung dalam serikat buruh, organisasi mahasiswa, dan serikat petani. Beberapa orang dari mereka langsung menurunkan bendera PKS itu, dan membakarnya. Mereka meneriaki gedung DPR yang intinya menolak pilkada lewat DPRD.
Di tengah proses pembakaran, massa memasang sejumlah bendera organisasi masyarakat mereka tempat bekas bendera PKS. Menurut pantauan Tempo, sekitar delapan bendera baru kini terpasang menggantikan bendera PKS.
Setelah itu, satu per satu para kepala daerah itu berorasi di atas kendaraan pikap yang mereka bawa dalam berunjuk rasa. Di antaranya Bupati Nias, Sumatera Utara; Bupati Karawang, Jawa Barat; Bupati Batubara, Sumatera Utara; dan Wali Kota Bandar Lampung.
Jumhur menolak untuk diwawancarai setelah dirinya berorasi. Jumhur bergegas masuk menuju gedung DPR bersama beberapa pengawalnya. Begitu juga para kepala daerah dan pimpinan organisasi masyarakat di sana. Tak ada yang mau menanggapi soal pembakaran bendera PKS itu.
(Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2014/09/25/078609655/Kisruh-RUU-Pilkada-Bendera-PKS-Dibakar)
Sampai saat ditulisnya berita ini, belum ada tanggapan dari PKS atas aksi pembakaran bendera PKS ini.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid menyebut kemenangan lewat voting RUU Pilkada menunjukkan soliditas parpol Koalisi Merah Putih. "Alhamdulilah kami teruji dengan beragam dinamikanya," kata Hidayat di Gedung DPR, Jumat (26/9/2014).
"Soliditas kami bukan atas dasar kalah menang atau dapat apa. Tapi bangunan soliditas kami adalah ideologi. Koreksi berbagai penyimpangan kami siap di luar pemerintahan," tegas Hidayat. (ibn)
