Menurut Didik, sikap politik dan upaya demonstrasi yang dilakukan segelintir kepala daerah yang menolak Pilkada Lewat DPRD tidak patut dicontoh.
Seharusnya para kepala daerah itu bisa memelihara ketentraman, ketertiban dan melaksanakan demokrasi dengan menaati perundang-undangan.
"Sikap yang dicontohkan oleh Bupati dalam menolak pilihan politik yang konstitusional dan rencana demo adalah sikap yang memprihatinkan. Bupati adalah eksekutif, bukan NGO dan bukan aktifis," ujar Didik, Jumat, 12 September 2014.
Menurutnya, jabatan gubernur, bupati dan wali kota adalah eksekutif yang harusnya menyampaikan gagasan lewat berdialog.
"Inilah salah kaprah demokrasi, bupati itu organ pemerintahan. Tindakan bupati tersebut adalah insubordinasi, bukan demokrasi," kata Didik.
Didik juga berpandangan, memahami demokrasi dalam konteks pilkada bupati/gubernur tidak hanya dipilih langsung oleh rakyat. Dalam fakta dan pengalaman sejarah, ideologi Pancasila, perbandingan sistem politik, model demokrasi banyak memberikan ruang dan pembelajaran kepada kita untuk menentukan pilihan-pilihan politik yang konstitusional termasuk Pilihan terhadap Pilkada melalui DPRD.
"Bahkan Bupati/walikota/gubernur sesuai konstitusi dan UU yang belaku juga wajib bertanggung jawab kepada DPRD yang dipilih rakyat? Bagaimana ngukurnya kalau bertanggung jawab langsung kepada rakyat? Masa hanya karena ada orang berani bersuara berbeda terus disalahkan? Katanya berdemokrasi? Demokrasi itu bukan hanya demonstrasi", tutup Didik. (fs)
"Inilah salah kaprah demokrasi, bupati itu organ pemerintahan. Tindakan bupati tersebut adalah insubordinasi, bukan demokrasi," kata Didik.
Didik juga berpandangan, memahami demokrasi dalam konteks pilkada bupati/gubernur tidak hanya dipilih langsung oleh rakyat. Dalam fakta dan pengalaman sejarah, ideologi Pancasila, perbandingan sistem politik, model demokrasi banyak memberikan ruang dan pembelajaran kepada kita untuk menentukan pilihan-pilihan politik yang konstitusional termasuk Pilihan terhadap Pilkada melalui DPRD.
"Bahkan Bupati/walikota/gubernur sesuai konstitusi dan UU yang belaku juga wajib bertanggung jawab kepada DPRD yang dipilih rakyat? Bagaimana ngukurnya kalau bertanggung jawab langsung kepada rakyat? Masa hanya karena ada orang berani bersuara berbeda terus disalahkan? Katanya berdemokrasi? Demokrasi itu bukan hanya demonstrasi", tutup Didik. (fs)
