Juru Bicara Kemendagri Dodi Riatmadji mengatakan, banyak dampak negatif yang ditimbulkan dalam pilkada secara langsung, di antaranya praktek politik uang.
"Sangat banyak kepala daerah yang tersangkut masalah hukum yang kaitannya dengan korupsi selama mengikuti pemilihan secara langsung. Dan memang ada korelasinya," ungkap Dodi di Jakarta, Sabtu, 13 September 2014.
Konflik horizontal juga sering menyertai pilkada langsung seperti yang terjadi di beberapa daerah di Papua.
"Banyaknya kerusuhan yang terjadi, seperti di Timika adanya pembunuhan yang disebabkan dari pemilihan langsung," imbuhnya.
Kemendagri juga menemukan permasalahan mengenai posisi pegawai negeri sipil (PNS) yang terancam diberbagai daerah yang disebabkan pilkada langsung.
"Pilkada langsung menyebabkan karir PNS terancam, kepala daerah terpilih cenderung melakukan pencopotan dan pemutasian PNS tanpa pertimbangan yang cukup. Seperti yang terjadi di Palembang, di mana wali kota nya memberhentikan ratusan pejabat disana," pungkasnya (fs)
"Banyaknya kerusuhan yang terjadi, seperti di Timika adanya pembunuhan yang disebabkan dari pemilihan langsung," imbuhnya.
Kemendagri juga menemukan permasalahan mengenai posisi pegawai negeri sipil (PNS) yang terancam diberbagai daerah yang disebabkan pilkada langsung.
"Pilkada langsung menyebabkan karir PNS terancam, kepala daerah terpilih cenderung melakukan pencopotan dan pemutasian PNS tanpa pertimbangan yang cukup. Seperti yang terjadi di Palembang, di mana wali kota nya memberhentikan ratusan pejabat disana," pungkasnya (fs)
