Padahal, setelah terpilih sebagai Presiden Jokowi diharapkan mampu bersikap dan mengambil keputusan sendiri tanpa menunggu perintah partai yang mengusungnya ke jabatan tertinggi.
“Presiden punya hak prerogatif. Jangan sampai ada kesan Pak Jokowi bergerak tidak independen, disetir. Ini harus diyakinkan ke publik,” kata pengamat politik LIPI, Siti Zuhro seperti dilansir Okezone, Rabu (24/9/2014).
Kendati, kata Siti, tidak berarti Jokowi memutus hubungan dengan Megawati dan partai pengusung. Sebatas berkonsultasi untuk mengambil kebijakan strategis tetap dibenarkan, selama partai tidak ikut cawe-cawe dalam kebijakan pemerintah nantinya.
“Tapi kalau sejak awal sudah mendominasi, ini yang jadi pertanyaan publik,” ujarnya. Karena itu, Siti menyarankan agar Jokowi melembagakan Megawati dan tokoh-tokoh yang dianggapnya sebagai penasihat ke dalam wadah resmi seperti Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
“Jokowi harus piawai meletakan diri. Jokowi harus punya posisi. Punya keleluasannya dalam memutuskan kebijakan termasuk memilih menteri-menterinya,” sambung Siti. Bila tetap berada di bawah bayang-bayang Mega, menurut Siti Jokowi akan menjadi bahan tertawaan. (pm)
