Usulan perampingan kabinet Jokowi - JK yang ditagih masyarakat sebagai bentuk komitmen janji Jokowi saat kampanye, ditanggapi Andi Widjajanto, anggota tim transisi.
Andi menyatakan, awalnya tim transisi punya beberapa opsi untuk kabinet Jokowi - JK. Namun akhirnya Jokowi-JK menetapkan tetap ada 34 kabinet.
Andi Widjajanto mengatakan pihaknya menyajikan kementerian ke Jokowi-JK itu sebanyak 27 kementerian dengan rincian menko tidak ada dan beberapa menteri dilebur.
"Kalau di bawah (27) itu susah, maka restrukturasi kelembagaannya menjebak. Jadi muncul 34 kementerian," kata Andi di Jakarta, Selasa, 23 September 2014.
Angka 34 kementerian yang ditetapkan Jokowi-JK, menurut Andi sudah tepat, mengingat kalau untuk mengubah atau menghilangkan kementerian yang sudah ada sekarang ini sangat sulit karena ada keterbatasan anggaran.
"Kami pernah simulasi bahwa dana untuk setiap kementerian butuh Rp120 miliar soal pengurusannya, waktu juga tidak singkat sekitar enam bulan. Ya mengubah kop surat, cap, papan di depan nama dan seterusnya. Bagaimana dengan kementerian yang besar," ujar Andi.
Di samping itu, kata Andi, siklus anggaran juga berpengaruh dalam pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, Jokowi-JK sampai Desember 2014 hanya dapat meneruskan program pemerintahan SBY.
"Jadi Jokowi-JK harus melaksanakan UU APBN sampai Desember. Kalau perombakan itu baru dimulai April 2015, ya entah bagaimana Pak Jokowi-JK bisa merubah anggaran kementerian. Itu catatan yang kami pertimbangkan, sekarang tinggal nunggu Jokowi-JK," jelas Andi.
Semestinya, hal-hal teknis seperti ini sudah diketahui Jokowi ketika kampanye. Jadi, tidak asal buat janji yang tak dapat ditepati. (fs)
Andi menyatakan, awalnya tim transisi punya beberapa opsi untuk kabinet Jokowi - JK. Namun akhirnya Jokowi-JK menetapkan tetap ada 34 kabinet.
Andi Widjajanto mengatakan pihaknya menyajikan kementerian ke Jokowi-JK itu sebanyak 27 kementerian dengan rincian menko tidak ada dan beberapa menteri dilebur.
"Kalau di bawah (27) itu susah, maka restrukturasi kelembagaannya menjebak. Jadi muncul 34 kementerian," kata Andi di Jakarta, Selasa, 23 September 2014.
Angka 34 kementerian yang ditetapkan Jokowi-JK, menurut Andi sudah tepat, mengingat kalau untuk mengubah atau menghilangkan kementerian yang sudah ada sekarang ini sangat sulit karena ada keterbatasan anggaran.
"Kami pernah simulasi bahwa dana untuk setiap kementerian butuh Rp120 miliar soal pengurusannya, waktu juga tidak singkat sekitar enam bulan. Ya mengubah kop surat, cap, papan di depan nama dan seterusnya. Bagaimana dengan kementerian yang besar," ujar Andi.
Di samping itu, kata Andi, siklus anggaran juga berpengaruh dalam pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, Jokowi-JK sampai Desember 2014 hanya dapat meneruskan program pemerintahan SBY.
"Jadi Jokowi-JK harus melaksanakan UU APBN sampai Desember. Kalau perombakan itu baru dimulai April 2015, ya entah bagaimana Pak Jokowi-JK bisa merubah anggaran kementerian. Itu catatan yang kami pertimbangkan, sekarang tinggal nunggu Jokowi-JK," jelas Andi.
Semestinya, hal-hal teknis seperti ini sudah diketahui Jokowi ketika kampanye. Jadi, tidak asal buat janji yang tak dapat ditepati. (fs)