Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara menjelaskan, kenaikan harga BBM subsidi perlu segera dilakukan demi menjaga ruang fiskal yang hingga saat ini masih terus terbebani dengan neraca impor minyak dan gas (migas).
"Sebaiknya kalau bisa dilakukan di kuartal IV 2014 (September - Desember) akan sangat baik tapi kalau bisa jangan lewat dari jangka waktu Februari 2015," katanya di Jakarta, Jumat,12 September 2014.
"Sebaiknya kalau bisa dilakukan di kuartal IV 2014 (September - Desember) akan sangat baik tapi kalau bisa jangan lewat dari jangka waktu Februari 2015," katanya di Jakarta, Jumat,12 September 2014.
Mirza menjelaskan, dengan menaikkan harga BBM subsidi sesegera mungkin, maka akan memberikan ruang kepada pemerintah Jokowi untuk lebih mengakselerasi program- programnya.
Secara lebih rinci, dikatakan Mirza, BI memandang bahwa kenaikan BBM lebih baik dilakukan satu kali tanpa harus bertahap dengan nominal kenaikan yang langsung sesuai harga keekonomian.
"Kalau BBM naik Rp 1.000 itu kan tetap saja terjadi inflasi tapi mengatasi defisit anggaran untuk tahun anggaran 2015 dan defisit Current Account 2015, kan lebih kecil daripada bertahap, efeknya sama," tegas Mirza.
Seperti diketahui, SBY menolak menaikkan harga BBM bersubsidi karena tak ingin membebani rakyat dan meminta pemerintahan Jokowi untuk melakukan penghematan pada semua sektor. (fs)
Secara lebih rinci, dikatakan Mirza, BI memandang bahwa kenaikan BBM lebih baik dilakukan satu kali tanpa harus bertahap dengan nominal kenaikan yang langsung sesuai harga keekonomian.
"Kalau BBM naik Rp 1.000 itu kan tetap saja terjadi inflasi tapi mengatasi defisit anggaran untuk tahun anggaran 2015 dan defisit Current Account 2015, kan lebih kecil daripada bertahap, efeknya sama," tegas Mirza.
Seperti diketahui, SBY menolak menaikkan harga BBM bersubsidi karena tak ingin membebani rakyat dan meminta pemerintahan Jokowi untuk melakukan penghematan pada semua sektor. (fs)