Penilaian itu diutarakan anggota VII BPK RI, Bahrullah Akbar, Rabu, 24 September 2014, menanggapi wacana pembubaran Petral yang digelontorkan tim transisi Jokowi-JK.
"Begini, kita orang indonesia ini paling gampang mencari kambing hitam, mafia itu mafia apa? Seharusnya ayo perbaiki sistemnya semua dari hulu sampai hilir," kata Bahrullah, di Jakarta Selatan.
Menurut Bahrullah, seharusnya pemerintah mendatang melakukan perbaikan sistem lebih kepada level teratas, yakni terkait keberadaan ISC (Integrated Supply Chain) yang menjadi kontrol Petral.
"Nah itu harus diperbaiki. Karena Petral mendapat order dari ISC Pertamina, ISC ini sebagai penanggung jawab dari Petral. ISC yang menyiapkan rencana pembelian (minyak) ekspor impor,"papar Bahrullah.
Sementara itu, Pengamat Energi Komaidi Notonegoro memaparkan, penggagas dan pendiri ISC adalah Ari Soemarno (Kakak kandung Rini Soemarno, anggota Tim Transisi Jokowi-JK), ketika menjabat sebagai Dirut Pertamina 2006-2009.
"ISC inilah yang berkuasa penuh terhadap kontrol Petral," cetus Komaidi yang juga pengamat dari Reforminer.
Pada 2008 saat Ari berencana membentuk ISC, Ari mendapatkan tantangan keras dari beberapa komisaris pertamina waktu itu. Namun Ari meyakinkan ISC akan membuat pengadaan minyak mentah dan BBM menjadi lebih efisien dan transparan. Sebab, ISC akan menggabungkan fungsi pengadaan minyak mentah dan BBM yang sebelumnya terpisah di bawah kewenangan Direktorat Pengolahan dan Direktorat Pemasaran dan Niaga.
"ISC memiliki tugas yang sama dengan Petral. Mereka bisa order minyak melalui Petral secara periodik maupun adhoc. ISC inilah yang menentukan pemenang dan penetapan harga dalam tender Petral," rincinya.
Selain itu ISC juga bisa melakukan perdagangan minyak diluar Petral seperti ke Al-Jazair, Irak. Petral sendiri dalam rantai supply chain sangat tergantung dengan posisi ISC Pertamina, karena dari impor ekspor 'requistion' volume , schedule , jenis, term and condition, semua keputusan terletak di tangan ISC Pertamina sebagai Owner Estimate.
Posisi Petral untuk pengadaan import crude oil dan BBM mulai dari seluruh proses pengadaan sampai persetujuan pemenang dan harga semuanya melewati persetujuan ISC Pertamina.
Disisi lain Petral hanya melakukan import Crude dan product BBM kepada tiga pihak, National Oil Company (NOC) ,Major Oil Company (MOC) dan Producer/Refiner bukan pada trader lagi, seperti yang di asumsikan ke publik selama ini.
Dengan demikian, langkah Jokowi terkait pembubaran Petral sangat tidak tepat. Karena sebenarnya, kontrol tak terletak pada Petral, melainkan pada ICS.(fs)
