Tak terima kekalahan dari Koalisi Merah Putih, Partai koalisi PDI Perjuangan (PDI P), memfitnah Partai Demokrat sebagai penyebab hilangnya hak rakyat bila pilkada tak langsung dilakukan.
Padahal menurut Kwik Kian Gie, mantan Menteri di era Gus Dur dan Megawati menegaskan. Tak ada suara rakyat yang hilang karena rakyat masih secara langsung memilih wakil mereka di DPR dan DPRD [ link : ]
Tak puas memfitnah Fraksi PD, koalisi PDI P pun memprovokasi rakyat untuk menyalahkan Presiden SBY sebagai tokoh di balik kegagalan PDI P memenangkan usulan pilkada langsung.
Sejak 26 September 2014, media sosial dipenuhi tagar dan foto-foto yang bernada menghina Presiden.
Fitnah dan hinaan yang ditujukan kepada Partai Demokrat dan SBY sebenarnya tak tepat.
Hal ini membuat Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Pramono Edhie bingung.
"Coba katakan, dimana salahnya Demokrat, dimana?" ujar Pramono Edhie di Gedung DPR, Senin, 29 September 2014.
Sebab sesungguhnya, ulah anggota koalisi PDI P lah yang dinilai sebagai pemicu atas aksi walkout Partai Demokrat, dari sidang paripurna DPR dalam pengesahan RUU Pilkada.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, meski ada dukungan dari partai koalisi PDI P dalam paripurna, namun tidak dibuktikan secara tertulis.
Menurutnya, dukungan partai koalisi PDIP terhadap usulan Partai Demokrat terhadap pilkada langsung dengan 10 point perbaikan dinilai hanya sebatas wacana.
"Dukungan itu tidak bisa hanya omongan, tapi semestinya dilakukan secara tertulis," kata Agus, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 29 September 2014.
Sebab, kata Agus, di dalam lobi pimpinan fraksi yang berlangsung selama empat jam itu tidak dipenuhi kesepakatan antara PDI P dan koalisinya dengan Partai Demokrat.
"Partai lain tidak menerima secara utuh, opsi ketiga ini tidak bisa diterima atau belum diterima secara tertulis," jelasnya.
Atas dasar itulah, lanjut Agus, ketua Fraksi PD, Nurhayati Ali Assegaf mengambil sikap untuk walk out dari sidang paripurna.
"Ketua fraksi berinisiatif untuk melaksanakan atau untuk melakukan netral (walk out). Karena ini terlalu lama dan terlalu jenuh," kata Agus.
Partai Demokrat juga menuding balik PDI P dan koalisinya yang tidak mendukung aksi walk out itu.
"Jangan cuma bisa nyalahin Demokrat. Kalau mau dukung, ikut WO dong. Demokrat kan dukung pilkada langsung, tapi PDI P tidak mau tampung 10 syarat Demokrat", ujar Nurhayati, ketua Fraksi Demokrat.
Apapun yang terjadi, PDI P semestinya menerima dengan legowo keputusan ini dan tidak menuding KMP atau Demokrat sebagai penyebab gagalnya opsi pilkada langsung. (fs)
Baca juga: Kwik Kian Gie - Hak Rakyat Mana yang Dirampas?
Padahal menurut Kwik Kian Gie, mantan Menteri di era Gus Dur dan Megawati menegaskan. Tak ada suara rakyat yang hilang karena rakyat masih secara langsung memilih wakil mereka di DPR dan DPRD [ link : ]
Tak puas memfitnah Fraksi PD, koalisi PDI P pun memprovokasi rakyat untuk menyalahkan Presiden SBY sebagai tokoh di balik kegagalan PDI P memenangkan usulan pilkada langsung.
Sejak 26 September 2014, media sosial dipenuhi tagar dan foto-foto yang bernada menghina Presiden.
Fitnah dan hinaan yang ditujukan kepada Partai Demokrat dan SBY sebenarnya tak tepat.
Hal ini membuat Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Pramono Edhie bingung.
"Coba katakan, dimana salahnya Demokrat, dimana?" ujar Pramono Edhie di Gedung DPR, Senin, 29 September 2014.
Sebab sesungguhnya, ulah anggota koalisi PDI P lah yang dinilai sebagai pemicu atas aksi walkout Partai Demokrat, dari sidang paripurna DPR dalam pengesahan RUU Pilkada.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, meski ada dukungan dari partai koalisi PDI P dalam paripurna, namun tidak dibuktikan secara tertulis.
Menurutnya, dukungan partai koalisi PDIP terhadap usulan Partai Demokrat terhadap pilkada langsung dengan 10 point perbaikan dinilai hanya sebatas wacana.
"Dukungan itu tidak bisa hanya omongan, tapi semestinya dilakukan secara tertulis," kata Agus, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 29 September 2014.
Sebab, kata Agus, di dalam lobi pimpinan fraksi yang berlangsung selama empat jam itu tidak dipenuhi kesepakatan antara PDI P dan koalisinya dengan Partai Demokrat.
"Partai lain tidak menerima secara utuh, opsi ketiga ini tidak bisa diterima atau belum diterima secara tertulis," jelasnya.
Atas dasar itulah, lanjut Agus, ketua Fraksi PD, Nurhayati Ali Assegaf mengambil sikap untuk walk out dari sidang paripurna.
"Ketua fraksi berinisiatif untuk melaksanakan atau untuk melakukan netral (walk out). Karena ini terlalu lama dan terlalu jenuh," kata Agus.
Partai Demokrat juga menuding balik PDI P dan koalisinya yang tidak mendukung aksi walk out itu.
"Jangan cuma bisa nyalahin Demokrat. Kalau mau dukung, ikut WO dong. Demokrat kan dukung pilkada langsung, tapi PDI P tidak mau tampung 10 syarat Demokrat", ujar Nurhayati, ketua Fraksi Demokrat.
Apapun yang terjadi, PDI P semestinya menerima dengan legowo keputusan ini dan tidak menuding KMP atau Demokrat sebagai penyebab gagalnya opsi pilkada langsung. (fs)
Baca juga: Kwik Kian Gie - Hak Rakyat Mana yang Dirampas?
