Tentunya, figur dari daerah yang ditunjuk jadi menteri itu haruslah memiliki prestasi, integritas dan kapabilitas. “Kalau ada tokoh daerah yang mampu, kenapa tidak? Tentu yang paling penting memiliki kualitas dan memenuhi syarat,” kata guru besar IAIN Antasari Banjarmasin Abdul Hafiz Anshary.
Mantan Ketua KPU RI itu mengatakan hal tersebut guna menanggapi banyaknya tokoh-tokoh daerah termasuk kepala daerah yang dikabarkan masuk bursa calon menteri pada kabinet pemerintahan Jokowi-JK.
Hafiz menambahkan, hal terpenting untuk dipertimbangkan dalam pembentukan kabinet baru nanti adalah tokoh daerah yang memiliki prestasi bagus dan amanah. “Tokoh-tokoh daerah ini patut dipertimbangkan. Selain berprestasi, juga memiliki keterwakilan daerah yang sangat kuat,” kata Hafiz.
Dia mengakui bahwa dalam penyusunan kabinet ada aspek politik yang sulit dihindari. Meski begitu, figur yang diusung tetap harus memiliki kompetensi dan kapabilitas di bidangnya.
“Secara teori dan ideal, aspek profesional lebih utama untuk menentukan penyusunan kabinet, bukan aspek politik. Walaupun harus kita sadari, pada praktiknya penyusunan kabinet itu tidak luput dari aspek-aspek politik,” jelasnya.
Hafiz mengingatkan, siapapun yang nanti dipilih Jokowi untuk menduduki posisi menteri, dia adalah milik bangsa Indonesia, bukan milik golongan atau partai. “Yang terpenting orangnya mampu, memenuhi persyaratan kualitatif,” paparnya.
Sebagaimana diberitakan, kabinet Jokowi-JK terdiri 34 kementerian. 18 menteri berasal dari kalangan profesional dan 16 menteri berasal dari kalangan kader partai politik.
Saat ini fenomena tokoh-tokoh dari daerah seperti sosok Jokowi dan Ahok mulai bermunculan dari seluruh penjuru tanah air. Sebut saja, Ridwan Kamil (Walikota Bandung), Tri Risma Harini (Walikota Surabaya dua periode), Sultan Khairul Saleh (Bupati Banjar dua periode), Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), dan beberapa nama lain yang dinilainya memiliki kompetensi dan patut dipertimbangkan untuk masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK.
Jokowi masih mempertimbangkan apakah akan mengambil rekomendasi itu dan menarik beberapa kepala daerah sebagai menteri kelak. Pertimbangan yang dipikirkan Jokowi yakni terkait kepentingan daerah dan kepentingan nasional yang ditangani tokoh yang bersangkutan.
"Itu yang harus dikalkulasi apakah lebih bagus untuk membangun daerahnya atau bisa ditarik untuk kepentingan nasional. Jadi harus ada pertimbangan dan kalkulasi yang detail," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin 22 September 2014. (in/fs)
