Sekedar menyegarkan ingatan, hari Selasa, 10 September 2013 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didatangi Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (Somasi) Indonesia.
Kedatangan mereka, terkait kasus mafia migas yang diduga didalangi Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Effendi MS Simbolon. Dalam kedatangannya, demonstran melakukan orasi-orasi yang mendesak KPK segera menangkap dan mengadili mafia migas Effendi Simbolon.
“KPK segera tangkap Effendi Simbolon, jangan biarkan mafia migas ini berkeliaran di Republik ini,” teriak Koordinator aksi Abdullah Kelrey, saat itu.
Abdullah mengatakan, Aleg Komisi VII DPR RI yang kerap menyoroti kebobrokan tata kelola Migas itu diduga memanfaatkan pengaruhnya untuk menekan Bp Migas agar menjual gas Hussky ke PT Parna Raya dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga jual ke perusahaan lainnya.
“Sungguh ironis sekali, anggota DPR kita yang terhormat dibalik kevokalan dia, malah menjadi mafia migas,” tegas Kelrey.
Dengan mengutip laporan hasil audit BPK terhadap Bp Migas yang belum dipublikasikan, menjelaskan bahwa peran Effendi Simbolon adalah sebagai fasilitator yang menghubungkan PT Parna Raya dengan Menteri ESDM dan Kepala BP Migas saat itu. Bahkan di BPH Migas yang berwenang dalam penyaluran/distribusi BBM, Effendi Simbolon selalu sukses titip PT Surya Parna menang lelang.
“Dengan pengaruhnya, Effendi Simbolon disebut melakukan penekanan politik dengan mengatasnamakan parpol tertentu,” terang Abdullah. Peran Effendi Simbolon jelas dalam memainkan irama nya dalam kasus itu. Ini menunjukkan ketidakbecusan dari wakil rakyat yang ada di Senayan.
“Kami meminta DPR RI dan Ketua DPP PDIP segera memecat Effendi Simbolon dari jabatannya karena terindikasi korupsi pengelolaan migas dan dia tidak amanah atas kepercayaan rakyat yang diberikan padanya,” tambah Abdullah ketika itu.
Dengan rekam jejak seperti ini, pantaskah kita percaya tudingan PDI P kepada Pertamina? (fs)
