Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dituding akan mewarisi beban berat pada Pemerintahan Jokowi, yaitu persoalan subsidi BBM yang kian membenani APBN. Begitulah logika cari kambing hitam ala kubu Jokowi.
"He he hee... Jangan dibalik logikanya, dong. Itu sih namanya Revolusi Mencla-mencle," komentar pengamat, Canny Watae, menanggapi logika 'Jokowi tak pernah salah'.
Lebih lanjut Canny Watae menyatakan, Pemerintahan yang sekarang menjalankan anggaran berdasar UU APBN 2014 (yang akan disesuaikan dengan Anggaran Perubahan dalam waktu dekat). Kebijakan Pemerintahan yang sekarang adalah Pro-Rakyat, tidak akan menaikkan harga BBM.
Sedangkan urusan Tahun Anggaran baru (2015) adalah urusan Pemerintahan yang baru. Masalah BBM tahun anggaran 2015 adalah urusanmu, Mas Joko. Jangan maksa urusan itu dibawa ke era yang sekarang. He he ehee... Jangan dibalik logikanya, dong. Itu sih namanya Revolusi Mencla-mencle.
Kalau dirimu naikin harga di eramu nanti, itu urusanmu. Termasuk kalau dirimu didemo besar-besaran oleh mereka-mereka yang telah memilihmu. Ingat lho, Mas... harga minyak mentah dunia sedang aman, tidak ada gejolak harga. Apa alasan Mas menaikkan harga, kalo gitu?
Jangan bilang untuk biayain "Kartu Ajaib", ya, Mas. Kan Mas dulu bilang "Anggarannya ada, anggarannya ada". Jangan ngambil dari pos subsidi BBM, ya, Mas. Para Pendiri Bangsa kita sudah berpesan: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. Semua cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, Mas. Itu bukan sekedar isyarat lagi, Mas. Itu amanah.
Jangan adu domba kami Rakyat di bawah, Mas. Media-media pendukungmu ingatin juga, Mas, jangan terlalu membodohi para pemilihmu bahwa rencanamu menaikkan harga adalah demi "Bangsa dan Negara". Bangsa dan Negara yang mana?
"Jangan mencla-mencle, ya. Urusan BBM di eramu nanti adalah urusanmu. Jangan menuduh Pemerintahan yang sekarang," tutup Canny Watae.