Hal ini diungkap Nuraini, Perwakilan Seknas Perempuan, dalam konferensi pers bertajuk Agenda Politik Perempuan Indonesia untuk Pemerintahan Presiden & Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla di Cafe Warung Daun, Cikini, Jakarta, Jumat 29 Agustus 2014.
"Kami menuntut penghapusan kemiskinan dan marginalisasi perempuan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya," demikian tuntut Ita Fatia Nadia, aktivis perempua, di tempat yang sama.
Acara ini digelar sebagai lanjutan setelah sebelumnya Selasa, 26 Agustus 2014 lalu, pihaknya bertemu Jokowi di Balai Kota untuk mengajukan 10 Agenda Politik Perempuan yang berangkat dari laporan dan konsolidasi perempuan di Indonesia.
10 Agenda Politik itu dimaksudkan akan dijadikan dasar pembentukan dan arah kebijakan Pemerintah Indonesia baru terkait perempuan.
"Tanggal 26 Agustus lalu kami bertemu Jokowi di Balai Kota, tujuannya untuk mengajukan hasil konsolidasi nasional dan rencana pergerakan perempuan se-Indonesia terkait agenda politik dan masalah yang harus diselesaikan pemerintahan mendatang", ujar Nuraini, Jumat 29 Agustus 2014 lalu.
Nuraini menambahkan Aliansi Perempuan Indonesia memiliki harapan besar dan menilai visi-misi Jokowi-Jk memberikan semangat dan ruang baru bagi perempuan Indonesia untuk bergerak.
"Kami berharap dan yakin Pemerintahan Jokowi-JK akan memberikan semangat baru bagi kami, perempuan Indonesia. Dan mampu menyelesaikan masalah-masalah kami, meningkatkan kesetaraan dan keadilan kami. Untuk itu, kami sedang membuat rencana agenda politik perempuan untuk dibawa kepada Jokowi-JK," paparnya.
Dalam konfrensi pers ini Aliansi Perempuan Indonesia juga menyampaikan 10 Agenda yang dimaksud tersebut. Point-point 10 agenda itu adalah:
1. Pemenuhan hak kesehatan perempuan secara menyeluruh
2. Pemenuhan hak pendidikan perempuan
3. Penghentian kekerasan terhadap perempuan yang selama ini kerap terjadi dari berbagai level umur
4. Penghentian pemiskinan terhadap perempuan melalui keadilan sosial
5. Perlindungan penuh terhadap perempuan dari berbagai konflik sosial dan bencana alam yang sering terjadi di masyarakat
6. Pemerintah harus dapat memberi pekerjaan yang layak bagi perempuan sehingga tak melulu menjadi TKW ke luar negeri
7. Kebebasan berpikir dalam berbagai bidang
8. Memperkuat hak politik perempuan
9. Penghapusan produk-produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan
10. Pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya
Aliansi Perempuan Indonesia menyatakan akan tegas mengawal 10 Agenda Politik tersebut dan berharap Pemerintahan Jokowi - JK menepati janji-janji kampanye mereka. (fs)
