Audit tersebut, lanjutnya, untuk mengetahui besaran yang ditanggung pemerintah dalam memberikan subsidi BBM. Sebab harga minyak Indonesia untuk BBM bersubsidi berasal dari nett importir. Artinya, Indonesia menerapkan harga BBM bersubsidi dengan pembelian minyak dari luar negeri ditambah dengan produksi minyak dari dalam negeri.
"Kita melihat apakah harus mengoreksi Pertamina, karena pengadaan untuk harga BBM bersubsidi tersebut adalah nett importir, kita masih mix (minyak) sebagian dari luar dan dalam negeri," ujarnya.
Maka dari itu, tambah Effendi, dibutuhkan audit terhadap produksi minyak dalam negeri dan harga beli minyak dari luar agar rakyat Indonesia dapat mengetahui harga yang sebenarnya dikeluarkan dari pemerintah dalam menanggung beban bahan bakar minyak.
"Oleh karenanya, pemerintahan yang baru nanti saya sarankan untuk meng-go publik-kan Pertamina agar semua terkoreksi langsung ke shareholder-nya, rakyat Indonesia,"tutup Effendi. (fs)
