 |
| Timkamnas Andre Rosiade (foto: kompas) |
Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera menggelar sidang Perselisihan Hasil Pilpres yang diajukan oleh kubu Prabowo-Hatta. Sidang perdana dijadwalkan akan digelar 6 Agustus besok.
Tim hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengklaim jumlah suara bermasalah pada Pemilu Presiden 2014 bertambah dua kali lipat. Jika pada saat pendaftaran ke Mahkamah Konstitusi (MK) lalu klaim suara bermasalah itu sebanyak 21 juta, maka kini jumlahnya meningkat menjadi 50 juta.
"Kami minta persoalan ini dibuka di 210.000 tempat pemungutan suara yang ada dan ini terkait 50 juta daftar pemilih tetap. Ini bukti yang akan kami ungkap di MK sehingga pelaksanaan Pilpres bisa berlangsung jujur, adil, dan tanpa kecurangan," kata anggota tim kampanye nasional Prabowo-Hatta, Andre Rosiade, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (1/8/2014), seperti diberitakan kompas.com.
Andre mengatakan, timnya memiliki bukti kuat atas adanya kecurangan yang masif dan terstruktur. Salah satunya ada di Papua, di mana 14 kabupaten di sana tidak menyelenggarakan pemilu, tetapi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat dukungan sampai 2 juta suara. Dengan salah satu contoh itu dan contoh lainnya di berbagai daerah, Andre mengklaim kemenangan akan berada di tangan Prabowo-Hatta.
Meski demikian, Andre enggan menjawab soal prediksi suara yang akan didapat Prabowo-Hatta apabila di seluruh tempat pemungutan suara bermasalah itu dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). "Yang pasti total suara sebesar 50 juta ini memiliki pengaruh signifikan," kata Andre.
Berdasarkan hasil rekapitulasi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), total perolehan suara Prabowo-Hatta mencapai 62.576.444 suara (46,85 persen). Adapun pasangan Jokowi-JK meraih suara 70.997.855 (53,15 persen).
Klaim 50 juta suara bermasalah dari kubu Prabowo-Hatta ini meningkat lebih dari dua kali lipat dari pernyataan yang disampaikan juru bicara Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya, pada 22 Juli 2014. "Teman-teman kami di lapangan itu militan dan disiplin, mereka sampai tidak tidur mengawal suara. Hasilnya ada 21 juta suara yang kami nilai menjadi bahan perdebatan. Jumlah 21 juta suara itu tersebar di 52.000 TPS yang ada," kata Tantowi dalam konferensi pers di Rumah Polonia, Selasa (22/7/2014) malam.
