Rezim kudeta Mesir As-Sisi benar-benar tak berperikemanusiaan. Di saat rakyat Gaza korban invasasi penjajah zionis membutuhkan bantuan kemanusiaan, rezim As-Sisi malah menghalangi bantuan yang datang dari berbagai belahan dunia.
Seperti diutarakan Direktur Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Malaysia Mohammad Riadz Hasyim. Ia menilai, pemerintah Mesir seolah kurang peduli dengan penderitaan warga Palestina yang memerlukan berbagai bantuan pangan hingga obat-obatan, karena menutup pintu Rafah -satu-satunya akses masuk untuk mengirimkan bantun internasional ke Jalur Gaza.
"Miris, pintu Rafah sebagai satu-satunya akses ke Jalur Gaza, dibuka-tutup semaunya oleh otoritas Mesir. Karena itulah bantuan dunia ke Gaza terhambat," ujar Riadz Hasyim, dalam keterangan pers, Selasa (5/8), seperti diberitakan Gatranews.
Lebih parah lagi, kata Riadz, yang memimpin Tim SOS Palestine kedua tahun ini, tidak semua lembaga dunia bisa mendapat izin masuk ke Jalur Gaza.
Pemerintah Mesir mengetatkan aturan masuk ke Palestina melalui pintu Rafah. Sampai tulisan ini dibuat, sejumlah lembaga nonpemerintah (NGO) Eropa seperti MSF, NGO Norwegia, Swedia, dan Denmark juga terhalang dalam upaya menyalurkan bantuan secara langsung pada korban di Gaza. NGO Eropa bahkan tidak mendapat surat izin dari Kementerian Mesir sama sekali.
"MAPIM (Majelis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia/Malaysian Consultative Council of Islamic Organisation) sudah empat kali mencoba sejak April lalu, tetap tak berdaya," ujar Riadz.
Menurutnya, salah satu pertimbangan sehingga ACT Malaysia memimpin tim, karena Malaysia sejak lama menerapkan bebas visa ke Mesir. Tim kedua ini merupakan ikhtiar setelah melewati berbagai persiapan selama sepekan di Kairo.
ACT Malaysia sudah menempuh prosedur dan melaporkan rencana ke pihak Kedutaan Besar RI dan Kedutaan Malaysia di Kairo, berkoordinasi dengan NGO dan badan lain, sebagai langkah mencari peluang masuk ke kawasan yang menjadi sasaran pemboman Zionis Israel itu.
"Tim sebelumnya terganjal masalah yang sama. Mereka mengurus proses perizinan melalui Jordania dipimpin Andhika Purbo Swasono," ujar Muhammad.
