Koalisi Permanen dibentuk dengan tujuan untuk mempertahankan Pancasila. Selain itu juga untuk mempermudah presiden terpilih untuk melakukan komunikasi politik.
"Nanti presiden terpilih tak perlu lagi berkomunikasi dengan 10 partai, cukup dengan dua pihak, yakni pimpinan koalisi," kata Wasekjen DPP Golkar, Lalu Mara Satria Wangsa, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 7/8).
Dalam liputan di situs rmol itu, Lalu Mara juga menyatakan adanya koalisi permanen akan membuat pemerintahan berjalan efektif dan ini akan memperkuat sistem presidensial. Ia pun membantah bila koalisi permanen disebut oposisi.
"Tapi lebih pada penyeimbang agar tercipta check and balance sesuai tupoksi legislatif. Dan ke depan, pilpres yang diikuti oleh dua pasangan ini harus dijadikan budaya politik baru," katanya.
Menurutnya, kedepan capres diusulkan oleh dua kubu saja. Capres muncul dari konvensi antar koalisi yang terbentuk.
"Ini positif untuk ke depannya. Jadi jangan dilihat koalisi Merah Putih dari sisi yang negatif, seolah-olah akan menghambat dan atau menjegal Pemerintah di bawah Presiden terpilih. Itu jauh asap dari api," katanya.
Lalu menegaskan tujuan koalisi permanen agar pemerintah berjalan efektif dalam menjalankan seluruh programnya.
"Dengan Koalisi Permanen, tidak perlu lagi ada parliamentary treshold dan presidential threshold lagi. Karena ujungnya toh dua capres yang akan berlagara di Pilpres yang akan datang," ujarnya.
