Massa yang terdiri dari Laskar Merah Putih, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/ Polri (FKPPI), Pemuda Panca Marga, Aliansi Penyelamat Pemilu (APP), dan Gardu Prabowo meminta MK memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presden (sengketa Pilpres) tanpa dasar pesanan kelompok orang tertentu.
"Kami dengar isu ada yang ingin memberi Rp 5 triliun untuk per hakim. Kami minta hakim berani menolak karena demi bangsa dan negara," kata salah satu orator yang berdiri diatas mobil bak terbuka di Jakarta, seperti dilaporkan ROL.
Majelis hakim MK pada hari ini sedang menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk membuat putusan sengketa Pilpres yang akan dibacakan pada Kamis (21/8) pukul 14.00 WIB.
Berdasarkan pantauan Antara, massa Prabowo yang mulai datang pukul 10.00 WIB ini sudah memadati Jalan Merdeka Barat dan hanya menyisakan jalur Busway yang bisa dilewati kendaraan.
Untuk mengamankan jalannya demo ini, ratusan polisi melakukan pengamanan di depan gedung MK. Menjelang pembacaan putusan sengketa Pilpres ini, sebanyak 28 ribu aparat gabungan kepolisian dan TNI ditambah 21 Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari sembilan Polda diperbantukan mengamankan wilayah Jakarta saat putusan MK.
Aparat kepolisian juga akan memberlakukan sistem keamanan berlapis hingga ring empat di sekitar Gedung MK termasuk beberapa obyek vital seperti Istana Presiden, Pertamina, Kedutaan Besar Amerika Serikat dan sentra ekonomi.
Polda Metro Jaya juga menyiapkan pengalihan arus kendaraan di sekitar Gedung MK karena kemungkinan ada kegiatan unjuk rasa dari beberapa elemen masyarakat.
