Dia mengingatkan kalangan santri agar tidak mudah diprovokasi pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan politik pragmatis. "Saya juga berharap tidak ada pihak yang ngompori para santri supaya situasi menjelang pilpres lebih kondusif," kata Slamet Effendy Yusuf saat dihubungi di Jakarta, Rabu (2/7).
Secara pribadi, dia memandang persoalan usul penentuan 1 Muharam menjadi Hari Santri bukan sesuatu yang krusial. Sebab, 1 Muharam sudah merupakan hari besar, yakni tahun baru Islam. "Apa masih kurang besar tanggal itu dihargai sebagai hari libur nasional?" kata mantan ketua umum PP GP Ansor tersebut.
Dia menambahkan, keinginan menjadikan tahun baru Islam sebagai Hari Santri justru berpotensi menyempitkan. Padahal, lanjut dia, di kultur NU senantiasa diajarkan untuk mendahulukan kepentingan lebih besar ketimbang kepentingan khusus yang eksklusif.
"Jadi, kalau mau meningkatkan harkat santri, jangan hanya simbolis. Bantu santri agar tumbuh dan berkembang melalui visi belajar mengajar yang zamani," tegasnya.
Atau, lanjut Slamet Effendy, dengan memberikan anggaran kepada pesantren melalui APBN atau APBD. Termasuk, mengapresiasi para alumni pondok pesantren dengan mendayagunakan mereka dalam banyak lini.
"Jadi, tolong akhiri keriuhan yang pada akhirnya tidak membawa manfaat apa-apa buat santri, umat Islam, maupun bangsa Indonesia," pintanya lagi.
Kicauan Fahri merupakan tanggapan janji Jokowi atas permintaan sejumlah santri saat berkunjung di Pondok Pesantren Babussalam, Malang, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Capres dengan nomor urut 2 itu menyatakan kesiapannya menjadikan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional jika terpilih sebagai presiden.
Kicauan lalu dilontarkan Fahri melalui akun Twitter-nya @fahrihamzah pada 27 Juni 2014 sekitar pukul 10.40. Di situ ditulis, "Jokowi janji 1 Muharam Hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!" kicau Fahri. Ungkapan sinting itu menjadi polemik.
(jppn/suaranews)
