Jakarta - Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan apabila kecurangan dalam pilpres dibiarkan berarti juga membiarkan tekanan terhadap institusi negara.
"Kita ingin institusi-institusi negara tidak masuk angin, tidak mendapat tekanan dari asing dan konglomerat hitam. Maka walaupun kita menang, kita akan tetap lakukan gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi),"ujar Ali di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Senin (21/7/2014).
Politisi Partai Golkar itu juga menjelaskan Prabowo-Hatta mengalami kecurangan di 7 kabupaten di Jawa Timur.
"Data di Jatim, 7 kabupaten ada kecurangan, boleh tidak orang menusuk pagi. Ada juga di TPS tertentu orang memilih jam 2 dan jam 3 sore. Ini masalah hak demokrasi. Selain itu juga kita punya data kecurangan di Jakpus, Jakbar dan Jakut,"imbuhnya.
Ia juga menuntut KPU dan Bawaslu untuk bertanggungjawab dengan terjadinya kecurangan dalam pilpres kali ini.
"Husni dan Muhammad harus bertanggungjawab, dia bilang PSU (Pemungutan Suara Ulang) bertentangan, ini harus transparan. Kita ingin pemilu jurdil. Jangan hanya karena alasan teknis, substansi dari demokrasi hilang. Kita tidak pernah belajar dari kegagalan, kita tidak punya moral bila membiarkan terjadinya kecurangan," tandasnya.[bay/inilah]
