Capres Jokowi memiliki gagasan dalam menghilangkan tindak premanisme di Indonesia, yakni dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi seluruh masyarakat Indonesia.
"Kalau semua kerja nggak ada preman, nggak ada kriminal. Kalau semua kerja, pulang kerja ya capek semua, nggak ada begitu-begitu (premanisme). Sekarang begini karena ada orang-orang yang tidak punya kerjaan," kata Jokowi saat menghadiri silahturahim dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Jawa Barat, di Bandung Convention Center, Rabu (2/7) malam WIB.
"Kalau listrik dibenahi, industri akan berkembang pesat sekali. Tentunya juga kita bangun pelabuhan, jalan, rel kereta ganda, serta mengatasi masalah perizinan sehingga semua orang senang berinvestasi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya," ujar Jokowi.
Dia mengatakan seluruh rencana itu bisa dibiayai melalui APBN dan investasi pihak swasta. Dengan perizinan yang mudah, pihak swasta menurut dia, akan bersedia berinvestasi. "Makanya nanti bapak-ibu kalau punya duit jangan disimpan di bantal, tapi investasi," seloroh dia.
Uniknya, tidak berselang lama setelah pidato Jokowi, massa PDIP melakukan aksi demo di depan kantor redaksi TV One di Pulogadung, Jakarta Timur, dan menyegel kantor TV One Biro Yogyakarta.
Salah seorang dari massa PDI Perjuangan, Foki Ardiyanto, di Yogyakarta, Kamis, mengatakan kekesalan massa memuncak setelah melihat tayangan berita di TV One yang menyebutkan kader PDI Perjuangan adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Atas pemberitaan tersebut, massa PDI Perjuangan menginginkan ada klarifikasi dari TV One serta meminta maaf kepada seluruh kader PDI Perjuangan," kata Foki.
Selain penyegelan, massa tersebut juga melakukan aksi vandalisme atau mencorat-coret bangunan kantor TV One dengan tulisan berisi kekesalan. Tulisan corat-coret itu antara lain "Kader PDIP bukan PKI".
Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari sejumlah anggota Polri serta TNI. Aksi massa itu tidak sampai anarkis, meskipun kantor TV One Biro DIY dalam keadaan sepi, tidak ada penghuninya. (ROL)
