Padang – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan Piagam Kesetiakawanan Sosial bidang Keberpihakan dan Konsistensi dalam implementasi Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Dari 110 piagam yang diberikan, baik perorangan dan lembaga, hanya dua provinsi yang mendapat piagam tersebut yakni Kalimantan Timur dan Sumatera Barat. Hal ini juga berkaitan dengan Kepala Daerah yang mempunyai komitmen dalam rangka mengembangkan pelayanan sosial terpadu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor: 149/HK/2013.
Gubernur Irwan Prayitno di sela-sela padatnya kegiatan rutinitas (6/3/14) menyampaikan, “Penilaian ini -Penghargaan Piagam Kesetiakawan Sosial-, juga tidak lepas dari konsistensi program pengentasan kemiskisnan yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai SKPD dan lembaga lainnya di Provinsi Sumatera Barat.”
“Penghargaan Piagam Kesetiakawanan Sosial ini juga merupakan sinergitas semua komponen masyarakat Sumatera Barat yang terkait dengan kegiatan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat atas, dedikasi, dukungan dan sumbangan pemikiran dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah ini,” ujarnya
Irwan Prayitno juga mengatakan penilaian ini penghargaan ini juga, berdasarkan pencapaian target penanggulangan kemiskinan pada agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat, secara makro di Sumbar mengalami penurunan angka kemiskinan. Tahun 2006-2010 saja ada 550.251 jiwa atau 12,51 persen, turun menjadi 430.024 jiwa atau 9,50 persen.
“Dan tahun 2011 sampai bulan Maret penduduk miskin ini menjadi 9,04 persen, sampai September 2011 persentase penduduk miskin menjadi 8,99 persen. Sampai Maret 2012 jumlah keluarga miskin berkurang menjadi 8,19 persen. Pada tahun 2013 persentase tingkat kemiskinan turun menjadi 8,14 persen, jadi sejak tahun 2010 sampai Maret 2013 tren penurunan penduduk miskin 0,6 persen,” ungkapnya.
Irwan Prayitno selain itu juga menyampaikan, penilaian juga dilihat dari terwujudnya taraf kesejahteraan sosial dengan terpenuhiny kebutuhan dasar, seperti kebutuhan fisiologis sebagai salah satu indikator tingkat taraf kesejahteraan sosial. Dan kebutuhan dasar lainnya, pangan, sandang, papan serta kebutuhan rasa aman, kebutuhan berinteraksi dan diterima di lingkungan sosial. Pada taraf yang lebih tinggi derajat kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan prestasi dan kebutuhan perwujudan keberadaan diri pribadi.
Penanganan masalah kesejahteraan sosial dilakukan secara kesinambungan, fokus dan komprehensif terintegratif. Selama ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya untuk menekan lajunya pertumbuhan masalah kesejahteraan sosial di Sumatera Barat. Salah satunya strateginya yang dipandang efektif sebagai upaya pencegahan melalui pendekatan penguatan modal sosial.
Penguatan modal sosial berawal dari keluarga, lingkungan dan kelembagaan sosial masyarakat. Ketahanan sosial yang dimaksud adalah kemampuan keluarga untuk memahami masalah sosial yang mereka rasakan, kemudian memahami potensi dan sumber sosial yang mereka miliki untuk dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi masalah mereka. Budaya dalam kehidupan sehari-hari di Minangkabau adalah saling mampatenggangkan berlandaskan raso jo pareso.
Dalam rangka mendorong peran aktif relawan sosial baik perorangan maupun kelompok dan lembaga kesejahteraan sosial di tengah-tengah masyarakat, saat ini jumlah relawan sosial, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 2.230 orang. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 179 orang. Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial 181 organisasi. Taruna Siaga Bencana 801 orang, Karang Taruna 790 organisasi dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 23 organisasi serta Corporate Social Responsibility (Tanggung jawab sosial dunia usaha bidang kesejahteraan sosial) 6 perusahaan.
Gubernur juga menyampaikan, beberapa program strategis pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial dari tahun ke tahun menunjukan hasil yang signifikan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka menurunkan angka penduduk fakir miskin 3.810 RTSM. Pemberdayaan masyarakat fakir miskin melalui stimulan usaha ekonomis produktif secara berkelompok 2010-2013 untuk 15.450 KK.
Resosialisasi Komunitas Adat Terpencil dengan pembangunan rumah layak huni 2010-2013 sebanyak 1.820 KK. Pemberdayaan lanjut usia produkitf dengan stimulant usaha ekonomi 2010-2013 kepada 2.285 jiwa. Pemberdayaan penyandang disabilitas tahun 2010-2013 dengan stimulant usaha ekonomis kepada 1.201 jiwa. Dan untuk anak-anak yang diasuh di dalam panti asuhan berkelanjutan 2010-2013 dengan pemberian bantuan beras kepada panti asuhan rata-rata 4.682 anak melalui 124 panti asuhan. [humasprov/ef]
