Jakarta - Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil angkat bicara terkait pernyataan Wakapolri Komjen Oegroseno yang menyarankan Polwan untuk bertugas di Aceh bila ingin segera berjilbab.
Menurut politisi asal Aceh ini, pernyataan Oegroseno terlalu berlebihan. Pasalnya penggunaan jilbab seharusnya mulai diseragamkan dan tak harus disesuaikan dengan wilayah bertugasnya.
"Ini kan sebenarnya hal yang sepele kok jadi emosi seperti itu dia. Seharusnya pak Oegro (Wakapolri) tidak boleh emosi," ujar Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2013).
Dia mengatakan, kebijakan untuk membolehkan Polwan memakai jilbab tidaklah berat. Sebab dengan kebijakan ini Polri bisa semakin dekat dengan masyarakat.
"Karena ini hal yang sebenarnya tidak begitu berat ya bagi kepolisian, hal-hal seperti kepolisian kan bisa lebih kuat, dipercaya masyarakat," imbuhnya.
Nasir menilai, alasan penundaan kebijakan berjilbab bagi para Polwan tidaklah berdasar. Bahkan dia menuding penundaan ini dilatarbelakangi permasalahan pribadi antara Wakapolri dengan Kapolri.
"Seharusnya bilang saja kepada polwan untuk bersabar sebentar kita akan buat aturannya, tapi memahami untuk buat aturannya sebentar, begitu saja tidak perlu dia kemudian bilang begitu (Polwan berjilab bertugas di Aceh)," jelas anggota Komisi III DPR ini.
Nasir menyebut, Sutarman sebelumnya sudah menyetujui dan siap mengeluarkan keputusan namun terhalang atas instruksi Oegroseno sebagai Wakapolri.
"Saya pikir pernyataan Oegro ini menunjukan bahwa sepertinya dia (Wakapolri, red) kecewa tidak menjadi Kapolri. Seolah-olah memang kecewa, bagai seperti orang yang kehilangan keseimbangan dan menyampaikan hal-hal yang seperti itu," katanya.
Untuk itu, Nasir meminta kepada Wakapolri Komjen Pol Oegroseno untuk tidak asal berkomentar soal kebijakan berjilbab bagi Polwan.
"Sebagai seorang perwira tinggi Oegro tak boleh menyampaikan seperti itu, itu mengecewakan polisi wanita," tandasnya. [gus/inilah]
