Makin ke bawah distribusi wewenang dan anggaran di dalam jenjang pemerintahan, makin ada potensi penyimpangan dan kebocoran itu benar. Tapi bukan jadi penghalang kita untuk membuat wilayah, terutama desa, untuk membangun dirinya sendiri dan berkembang. Apalagi desa-desa itu adalah motor pembangunan bagi negara. Jika desa stagnan, maka pembangunan tak seimbang.
Mendahului UU Desa yang telah disahkan dimana tiap desa akan mendapatkan bantuan dana 500 s.d 700 juta dari APBN, Jawa Barat sudah menetapkan anggaran dari APBD Provinsi sebesar 120 juta (sebelumnya 100 juta) dan Anggaran Kabupaten dan Kota sebesar 100 juta. Ditambah dari negara, total jendral yang diterima desa-desa di Jawa Barat hampir 1 Milyar. Semoga bisa membuat desa-desa makin berdaya, dan Indonesia menjadi adidaya.
*http://aheruntukindonesia.com/rp-1-milyar-untuk-tiap-desa-jadikan-indonesia-adidaya/
