Kairo (ANTARA News) - Cendekiawan terkemua Mesir Mohamed Salim Al Awwa menilai militer Mesir melampuai wewenang dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan negara.
"Jenderal Al Sisi telah melampaui wewenang dengan meminta mandat dari rakyat lewat demo jalanan," kata Al Awwa, Kamis (25/7) menanggapi seruan Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Abdel Fatah Al Sisi untuk demo besar pada Jumat.
"Al Sisi hanya seorang menteri dan dia punya atasan, yaitu perdana menteri dan di atasnya lagi ada presiden. Mandat rakyat hanya bisa diberikan kepada presiden, bukan kepada seorang menteri. Nah dia (Al Sisi) telah melampaui wewenang,` katanya.
Pernyataan Al Awwa itu untuk menanggapi seruan Jenderal Al Sisi kepada rakyat di seluruh negara itu untuk demo besar pada Jumat sebagai apa yang disebutnya "mandat" kepada tentara dan polisi guna menindak "teroris".
Menurut Al Awwa, untuk menindak teroris, aparat keamanan tidak perlu mandat, karena itu sudah merupakan tugas aparat keamanan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"Mandat apa? Undang-undang sudah jelas mengatur bahwa aparat berkewajiban memberantas teroris," tutur Al Awwa yang juga dikenal sebagai advokat terkemuka itu.
Mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Ulama Islam Internasional itu mempertanyakan sikap Jenderal Al Sisi yang menganggap Ikhwanul Muslimin sebagai "teroris".
Disebutkannya, Ikhwanul Muslimin adalah bagian dari masyarakat Mesir yang memiliki hak yang sama untuk membangun negeri ini, dan terbukti memenangkan pemilihan parlemen dan presiden tahun lalu.
Al Awwa juga membantah pernyataan Al Sisi pada Rabu (24/7) bahwa menjelang pelengseran Presiden Moursi, militer telah mengirim surat lewat Al Awwa kepada Presiden Moursi mengenai saran-saran militer untuk memecahkan krisis.
"Saya tidak pernah mengemban surat apapun dari Al Sisi kepada Presiden Moursi. Itu sama sekali tidak benar," katanya.
Terkait pernyataan tentara, mantan Perdana Menteri era Moursi, Hesham Qandil juga membantah pernyataan Al Sisi bahwa semua keputusan militer diketahui Moursi saat menjabat presiden.
"Setahu saya sebagai orang dekat Presiden Moursi, keputusan-keputusan militer tidak pernah dikonsultasikan kepada presiden," kata Qandil, Kamis.
Di sisi lain, loyalis mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak pada Kamis juga menyerukan pendukungnya untuk turun ke jalan pada Jumat dalam demo besar yang dianjurkan militer.
"Semua rakyat harus turun ke jalan untuk mendukung aparat keamanan dalam memberantas teroris," kata Jenderal (Purn) Ahmed Shafik, mantan perdana menteri loyalis Mubarak.
Shafik yang juga mantan calon presiden yang dikalahkan Mohamed Moursi dalam pilpres tahun lalu itu menilai anjuran militer untuk demo besar itu sebagai sikap yang "tepat untuk upaya memulihkan stabilitas keamanan negara".
Sementara itu, Ikhwanul Muslimin juga menyerukan pendukungnya untuk demo besar pada hari yang sama di Kairo dan seluruh provinsi.
Banyak kalangan mengkhawatirkan demo besar dua kubu berseberangan itu dapat menimbulkan konflik berdarah bila terjadi gesekan di lapangan.
:: PKS PIYUNGAN | BLOG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ::
Klik Download App BB | Klik Download App Android
Klik Download App BB | Klik Download App Android
