Menariknya Pledoi Juard Dari PT. Indoguna Terkait Kasus LHI

by @Eli_Dwina

Malam, Pak @ainulsyamsu. Kebetulan aja tadi, dengar beberapa poin di pledoi Juard, dari Indoguna.

Maklum pak, ibu-ibu PKK, hihi... “@ainulsyamsu: poin penting pastinya sampe menyita perhatian Bu Eli..”

Bbrapa poin: Indoguna adlh perusahaan yg bertahun-tahun bisnis perdagingan. Mereka kenal siapa konsumen& kompetitornya. @ainulsyamsu

Yg sulit dikenal oleh indoguna justru seputar regulasi dan regulatornya. @ainulsyamsu

Beberapa tahun lalu, sbg pebisnis Indoguna masih bisa bernafas. Ada jatah kuota impor yg cukup. @ainulsyamsu

Tahun2 belakangan menjadi sulit. Bukan karena peningkatan program swasembada daging sapi lho? @ainulsyamsu

Tapi lebih pada masalah regulator: kuota tak nambah, tapi pemain lama malah makin sedikit dpt jatahnya. @ainulsyamsu

Apa artinya? Ya, kalau tidak ada yg memborong kuota, tentu jumlah pemainnya bertambah. @ainulsyamsu

Indoguna pemain swasta. Laba dan hidupnya tergantung omset. Kalau semakin kecil kuotanya, ya bisa bangkrut dia. @ainulsyamsu

Cara primitif pun dilakukan: cari koneksi utk bisa utak-atik jatah kuota. @ainulsyamsu

Nah, di sini poinnya. Jatah kuota tergantung 3 Kementrian: Perdagangan, Pertanian dan Menko Perekonomian. @ainulsyamsu

Lalu, muncullah nama Elda, mantan Ketua asosiasi pengusaha impor daging dan juga lama melintang di soal ini. @ainulsyamsu

Indoguna tahu, tak mudah mengutak-atik jatah kuota impor. Tapi, ada analogi baru yg ditawarkan. @ainulsyamsu

Kuota impor daging itu dianalogikan spt usaha hulu dan hilir. Kementan ada di hulu, Kemendag ada di hilir. Di tengah ada Menko. @ainulsyamsu

Analogi sederhana dipakai: Kalau di hulu kita ubah, maka hilirnya akan berubah juga. @ainulsyamsu

Cara tradisional dipakai lagi. Pendekatan pertemanan. @ainulsyamsu

Masalah muncul, karena hulu punya standar sendiri soal kebijakan impor. Data yg disodorkan ditolak. @ainulsyamsu

Belum selesai urusan ini, ada dugaan unsur psl 5 UU TPK. Bubarlah urusan, diganti parade artis. @ainulsyamsu

Pertanyaan seriusnya: Indoguna ini pemain jatah kuota impor atau korban iming-iming dpt tambahan kuota? @ainulsyamsu

Berikutnya: Siapa sebenarnya "pengatur" jatah kuota daging sapi impor kalau ada analogi hulu-tengah-hilir? @ainulsyamsu

Sedikit bocoran: Daftar perusahaan impor daging dan kuotanya, jelas tidak ada di Kementan. Jadi siapa pemain sesungguhnya? @ainulsyamsu

Jawabnya ada di rakor Menko Perekonomian, tentunya. @ainulsyamsu: saya bertanya-tanya apakah ada kolaborasi "tengah" dan "hilir"?

Tergantung keputusan di tengah juga, kan? @ainulsyamsu: hilir.... Dia pasti ikut menentukan kata akhir....”

Yg menarik, kebijakan kuota impor ini tidak seperti proyek pemerintah pd umumnya lho. Gak ada PA, KPA apalagi PPK. @ainulsyamsu

Tapi, kalau ditemukan "unsur memperkaya diri dan/atau orang lain", gimana tuh Pak @ainulsyamsu

Ini soal otoritas terhadap regulasi lho. Dan, konon ini lebih massif di sektor lain: tambang, minyak, gas... @ainulsyamsu

Mirip century: Soal tafsir terhadap situasi tertentu, hihihi... “@ainulsyamsu:jadi gimana prosesnya? Tertutup? Distribusi terpimpin?

Nah, bocoran lagi deh. Tugas utama lembaga anti korupsi itu pencegahan, penindakan dan pendidikan. Gak ada namanya koordinasi. @ainulsyamsu

Gitu kok ya mau Nyapres. IQ? Hihihi... @ainulsyamsu: sadis betul... Dan mereka bersikap hipokrit di depan rakyat hmmmm”

Jadi kalo ada pejabat setingkat Mentri atau Menko dtg ke lembaga anti-korupsi, ya gak ada urusan sama Rakor. Emangnya Bappenas?

Seseorang yg dipanggil baik utk dirinya/atas jabatannya, ya krn 3 hal: dimintai keterangan, klarifikasi atau konfrontasi, hihihi...

Kalau statusnya sudah naik, ya namanya diperiksa. Bisa sebagai saksi atau tersangka. Gitu ya Pak @ainulsyamsu

Ada yg tanya, hubungannya sama LHI? Ya, gak tahu saya. Penentuan kuota impor daging sapi rapatnya di Menko Perekonomian, hihihi...

Kita lihat sidangnya nanti aja ya. Yg jelas gak terkait otoritas kuota, deh. “@jonbossqoe: berarti selama ini LHI sebagai tumbal saja?”