Terkesan aneh jika kemendikbud memaksakan kurikulum 2013 dilaksanakan pada tahun ajaran baru, sedang kenyataan di lapangan bahwa kesiapan guru, kesiapan sarana buku dan juga kesiapan manajemen sekolah belum optimal. Apalagi pemangku kepentingan pendidikan di daerah menyatakan ketidaksiapan mereka untuk melaksanakan kurikulum baru tersebut.
Dari segi penyiapan SDM guru misalnya ia menjelaskan bahwa waktu pelatihan yang sangat singkat akan mempengaruhi tingkat penguasaan guru untuk memahami konsep kurikulum maupun metode dan strategi implementasinya di kelas. Ditambah lagi dengan waktu yang singkat dalam penulisan kompetensi dasar dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih baik dari segi kesesuaian jenjang dengan materi ajar maupun proses pembangunan konsep seperti yang terjadi pada kurikulum sebelumnya.
Zainuddin mensinyalir ada semacam upaya sistematis untuk memaksakan kurikulum 2013 ini segera dilakukan. Padahal menurutnya dari hasil kunjungan panja kurikulum di daerah semua pemangku kepentingan pendidikan keberatan dan menolak jika kurikulum baru dilaksanakan tergesa-gesa dan mendadak. Belum lagi masukan dari para pakar pendidikan yang hampir semuanya menyatakan penolakannya jika pelaksanaan kurikulum baru dilakukan dengan persiapan yang sangat singkat.
Menurutnya pengembangan kurikulum memang mutlak dilakukan namun berkaca dari sejarah, perubahan kurikulum di Indonesia yang sudah mengalami perubahan belasan kali kesemuanya harus melalui persiapan yang matang dari segi konsep, sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung lainnya.
Legislator PKS dari dapil Jakarta Timur ini mengungkapkan bahwa kemendikbud saat ini belum benar-benar siap dalam implementasi kurikulum baru. Hal itu disebabkan oleh karena dari segi konsep, anggaran, penyiapan SDM guru juga sarana pendukung lainnya masih mengalami berbagai macam kendala teknis.
Di samping itu menurutnya, di sisi konten kurikulum yang disampaikan pemerintah belum melaksanakan secara utuh amanah UUD 1945 yang mensyaratkan pendidikan budi pekerti dan akhlak mulia harus tercermin dalam proses pembelajaran. “Karakter akhlak harus terintegrasi dalam setiap proses pendidikan di sekolah, hal ini yang belum tergambar jelas dalam kurikulum,” jelasnya.
“Pengajuan rencana anggaran kurikulum oleh pemerintah yang selalu berubah dan kian membengkak pun merupakan salah satu indikasi ketidaksiapan kemendikbud dalam merancang strategi pengembangan kurikulum yang tepat dan efisien,” tambahnya.
Olehnya itu, Zainuddin mendesak agar persoalan rencana anggaran kurikulum yang terus berubah dan membengkak, minimnya waktu persiapan guru, dan juga minimnya tingkat penyiapan komponen pendukung kurikulum lainnya ini harus menjadi perhatian serius komisi X, agar tidak terjadi kesalahan dalam persetujuan dan penetapannya.
Demikian pula dengan persoalan tingkat ketidaksiapan pemangku kepentingan pendidikan di daerah untuk melaksanakan kurikulum baru dalam waktu yang singkat, maka Zainuddin meminta agar pemerintah harus menunda pelaksanaan kurikulum baru nanti minimal hingga tahun ajaran 2014, agar semuanya benar-benar siap. “Jangan rusak masa depan pendidikan generasi bangsa karena ketidaksiapan dan ketergesa-gesaan pemerintah dalam melaksanakan perubahan kurikulum,” pungkasnya.
*http://fraksipks.or.id/content/jangan-paksakan-pelaksanaan-kurikulum-2013
:: PKS PIYUNGAN | BLOG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ::
