AHOK dan TJIPTANING, Pembunuhan Karakter terhadap Dokter Indonesia

Ditulis Oleh : dr. Inzta Arbi, SpB

Saya sangat terkejut,begitu juga para sejawat yang membaca komentar Ahok dan Ribka Ciptaning di media elektronik ini. Apabila benar redaksi kata kata mereka seperti itu, maka saya beranggapan bahwa mereka belum pantas menjadi pejabat di negeri ini. Mereka harus belajar cara berkomunikasi yang baik dahulu. Memilih kata dan kalimat yang patut dan boleh diucapkan serta memilah pernyataan yang sudah teruji kebenarannya untuk di sampaikan.

Harus diingat bahwa kata-kata seorang pejabat pemerintah kelak dikemudian hari dapat memberikan dampak yang sangat buruk bila disampaikan dengan tidak benar. Tidak sadarkah mereka berdua yang sepertinya sedang melakukan pencitraan terhadap sekelompok masyarakat akan tetapi telah menyakiti hati satu komunitas lain yang juga merupakan aset bangsa yang jumlahnya lebih dari ratusan ribu orang.

Dan bila pada akhirnya komunitas dokter dan rumah sakit serta para petugas kesehatan Indonesia sudah tidak dipercaya oleh masyrakat, siapa yang beruntung dan siapa yang rugi??? Bila dokter, RS serta para petugas kesehatan Indonesia merasa tidak percaya diri lagi akibat komentar-komentar pejabat pejabat seperti Ahok dan Ribka, siapa yang untung ? Siapa yang rugi ?

Apabila dokter-dokter kita yang berkwalitas baik merasa gerah karena selalu dicerca dan merasa tidak dihargai, memutuskan untuk berkarir di negeri lain ( harus diingat bahwa sangat banyak tenaga ahli kita yang dihargai tinggi di luar sana). Kemanakah rakyat kecil harus berobat ?

Apabila nanti anak-anak kita juga menjadi alergi dengan profesi dokter dan petugas kesehatan, sehingga mereka tidak lagi bercita-cita untuk menggeluti profesi ini. Siapakah yang akan menjadi dokter dan petugas kesehatan di negeri ini ??

Ahok dan Ribka pasti selamat karena bisa berobat keluar negeri. Sebagai pejabat, selayaknya Ahok dan Ribka berfikir panjang sebelum berucap, apakah komentarnya merusak ataukah membangun, bila mereka merasa dirinya seorang nasionalis, seharusnya mereka menyesali apa yang sudah terucapkan. Sekali lagi itu bila redaksi tulisan di jejaring sosial ini benar seperti yang keluar dari mulut mereka, sangat banyak statemen yang harus dipertanyakan.

Ribka :

- Disamping merusak image masyarakat terhadap dokter, juga telah menista Polantas. Sebagai anggota DPR, ketua Komisi lagi, apakah Ribka tidak tahu bahwa Tilang itu legal dan merupakan amanat dari Undang Undang ?

- Apa yang dimaksud Ribka mengenai dokter menilang orang sakit? Apakah imbalan uang yang diterima dalam praktik kedokteran? Nah kalau demikian lagi-lagi Ribka tidak mengerti Undang-Undang, karena hal ini juga merupakan amanat dari Undang Undang Praktik Kedokteran.

- Mungkin Ribka sudah lama tidak berpraktek dokter serta sudah lama pula tidak memperbaharui pengetahuan kedokterannya, sehingga tidak tahu bahwa dokter itu harus bekerja sesuai SOP, yang didalamnya juga tercantum teknik teknik serta syarat-syarat dalam menegakkan diagnosis ( kalau di negara lain, begitu pasien datang dilakukan semua pemeriksaan penunjang dan ini dianggap sebagai pelayanan kesehatan yang memuaskan oleh masyarakat yang membandingkannya dengan kita disini yang masih mempertimbangkan masalah sosial ekonomi pasien)

- Bila tidak ada “cluster” internasional di RS pemerintah, maka itu berarti kita tidak melakukan usaha dalam membendung arus masyarakat golongan mampu untuk berobat keluar negeri. Sebagai Ketua Komisi IX apakah Ribka tidak punya data tentang berapa banyak rakyat Indonesia yang pergi berobat keluar negeri dan berapa banyak pula uang yang dibelanjakan mereka diluar sana?

- Saya benar-benar tidak mengerti paham apa yang dianut Ribka?

Ahok :

- Bahwa di RS pemerintah ada aturan yang berlaku, baik pasien kelas tiga, maupun kelas dua, kelas satu ataupun VIP semuanya harus ikut aturan tersebut. Maka sebagai pimpinan daerah tidak tepat bila berpendapat bahwa mencari untung di kelas dua, satu atau VIP tidak jadi soal.

- Dokter yang bekerja di RS pemerintah bukan merupakan tanggung jawab IDI untuk menertibkannya, tapi merupakan tanggung jawab pejabat pemerintahan (termsuk Wakil Gubernur). Bila melanggar aturan kepegawaian, ditindak secara aturan disiplin pegawai negeri, bila pelanggaran medis, ada Komite Medik yang akan memberi pertimbangan bagi pimpinan Rumah Sakit

- Apakah pemerintah sudah siap untuk menyediakan semua kebutuhan operasional pelayanan kesehatan, termasuk bahan dan alat habis pakai ? Mungkin harus dipelajari dulu secara cermat akar permasalahan yang ada baik dalam bidang pelayanan kesehatan maupun perumah sakitan, baru memberi pernyataan.

- Menyampaikan opini tanpa data bukanlah kebiasaan yang baik, apalagi bila diucapkan oleh seorang pejabat. kalau memang punya data, sebutkan siapa orangnya dan tindak saja, karena itu sudah wewenangnya. Tidak perlu pakai ancam ancam segala.

- Pernyataan bahwa memilih menawarkan mobil atau apertemen kepada dokter dan RS karena sanggup mencicilnya, tidaklah perlu disampaikan, karena tidak relevan, dan itu akan menimbulkan anggapan buruk terhadap dokter dan Rumah Sakit yang membeli mobil dan apartemen, seakan akan mereka mendapatkan uangnya dengan cara yang tidak baik, apalagi pernyataan tidak perduli dokter membayar pajak atau tidak, lagi lagi mencederai perasaan para dokter yang selama ini telah patuh menunaikan kewajiban.

***

Dokter tidaklah alergi untuk menerima kritik yang membangun. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Mungkin saja ada segelintir oknum dokter yang melakukan hal ini yang tidak terpuji, silahkan tindak, kalau istilah Ahok sikat. Hanya saja jangan diabaikan bahwa ada ratusan ribu dokter yang saat ini yang sedang mengabdi dengan tulus, sampai ke pelosok-pelosok terpencil tanah air ini, sebagai satu satunya sarjana yang ada di sana. Dibeberapa instansi ada pula dokter yang dibayar di bawah UMR, tapi mereka tetap bekerja profesional sesuai pilihannya untuk mengabdi bagi kemanusiaan. Namun saat mendengar atau membaca pernyataan-pernyataan para pejabat, pembesar seperti di atas, hati mereka telah terlukai, telah terjadi pembunuhan karakter. Semoga saja mereka masih bisa tegar dan tetap menjalankan profesi luhurnya dengan ikhlas.

Selamat bekerja sejawat, maafkan mereka, semoga Allah memberikan ampun-Nya.

Kutipan :

Dokter Dianggap Lebih Jahat Dibanding Polantas

JAKARTA – Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning mengatakan dalam banyak hal dan kesempatan dokter itu lebih jahat dibanding polisi lalu lintas (Polantas). Seorang Polantas menurut Ribka Tjiptaning mengeluarkan surat bukti pelanggaran (Tilang) kepada pelanggar lalu lintas dalam keadaan sehat.

“Kalau dokter orang sakit yang dia “Tilang”,” kata Ribka Tjiptaning, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Rakyat Miskin Sakit, Siapa” Bertanggungjawab,” di press room DPR, gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (7/3).

Belum lagi dalam proses memastikan penyakit yang diderita oleh seseorang. Menurut Ribka, terlihat sekali seorang dokter tidak mempercayai ilmu yang dia peroleh selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi.

“Semua pendeteksian penyakit termasuk hanya masalah panas badan harus melalui hasil laboratorium. Setelah ditelusuri, ternyata siapa pun dokter yang mengeluarkan perintah pemeriksaan laboratorium terhadap pasien karena mendapat bagian sebesar 15 persen dari keseluruhan biaya laboratorium yang dibayar oleh pasien,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Ribka juga menceritakan temuannya di salah satu rumah sakit yang neoliberalisme dengan memberlakukan syarat khusus dalam merekrut tenaga dokter spesialis.

“Dokter spesialis bisa dia terima bekerja di sebuah rumah sakit kalau dalam satu bulan dia menyatakan sanggup mencari sedikitnya lima pasien yang pengobatannya harus melalui bedah atau operasi,” tambahnya.

Selain itu, dia juga menceritakan sikapnya selaku pimpinan di Komisi IX DPR yang dari awal menolak keberadaan claster rumah sakit berlabel internasional yang dibangun dalam areal kawasan rumah sakit milik pemerintah seperti yang terjadi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

“Satu ruang fasilitas bagi rumah sakit internasional yang dibangun dengan biaya APBN itu sesungguhnya bisa dimanfaatkan oleh lima orang pasien di kelas III. yang diperuntukkan bagi pasien tidak mampu. Tapi karena berlabel internasional maka fasilitas tersebut hanya dinikmati oleh satu pasien. Ini tindakan menzalimi orang namanya,” tegas dokter Ribka Tjiptaning. (fas/jpnn)

Ahok Ancam Sikat Dokter Cari Untung dari Pasien Miskin

Jakarta, Wartakotalive.com

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengancam untuk menyikat habis dokter-dokter yang hobi mencari untung sendiri dari pasien miskin.

Hal tersebut dikatakan Ahok saat menjadi narasumber dalam Sarasehan PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), bertema `Lesson Learned Pelaksanaan KJS (Kartu Jakarta Sehat) terhadap mutu pelayanan kesehatan menyongsong SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)` di kantor IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2013).

Mantan anggota DPR RI Ini mengatakan masih banyak oknum dokter di RS pemerintah.

”Waktu saya belajar jualan mobil, penawaran mobil paling bagus ke siapa ? Ke rumah sakit dan ke dokter, mereka bisa cicil. Mau jual apartmen juga ke dokter, saya tidak peduli bapak ibu (dokter) untung berapa, nggak bayar pajak juga saya nggak peduli. Tetapi kalau bapak di IDI, mohon maaf saya ngomong apa adanya, ”mencuri” dari kelas III, saya sikat bapak-bapak, Saya tidak mempersoalkan bapak-bapak mencari untung di kelas II, I, dan VIP. Tapi jangan meras di kelas III. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya temukan banyak oknum dokter juga,” ujarnya.

Editor: Siswanto

Pidato di Acara IDI, Ahok: Kalau Bapak Mencuri dari Kelas 3, Saya Sikat !

Jakarta – Wagub DKI Basuki T Purnama yang dikenal dengan bicaranya yang blak-blakan kembali ‘menebar ancaman’. Di depan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pria yang akrab disapa Ahok ini meminta para dokter jangan sampai mengambil keuntungan dari pasien yang dirawat di kelas 3 rumah sakit.

“Mohon maaf saya ngomong apa adanya. Tetapi kalau Bapak mencuri dari kelas tiga, saya sikat Bapak-bapak. Saya tidak peduli Bapak dokter atau apa, karena kurang ajar,” ujar Ahok dalam sambutannya di acara sarasehan yang digelar di kantor pengurus IDI, Jl Sam Ratulangi, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2013).

Ahok menggarisbawahi ‘ancaman’-nya itu hanya berlaku untuk warga yang ada di kelas 3 saja. Untuk warga dengan golongan menengah ke atas, dia tidak mempersoalkan.

“Saya tidak mempersoalkan Bapak mencari untung di kelas 2, di kelas 1 atau VIP. Tapi jangan meras di kelas 3,” kata Ahok.

Ahok menebar ‘ancaman’ itu karena sudah memegang adanya laporan mengenai pemerasan yang dilakukan oknum dokter.

“Kenapa saya bilang begitu, karena saya temukan banyak oknum dokter juga. Waktu di Askes katakanlah benang jahit dari Askes tidak bisa kering, jadi si orang miskin harus bayar lagi Rp 400.000 untuk bisa kering. Apa-apaan ini,” ujar Ahok.

Ahok berbicara di depan sejumlah pengurus IDI termasuk ketua umum PB IDI Zaenal Abidin, Dirut PT ASKES Fachmi Idris, dan Ketua Komisi IX DPR Bambang Supriyanto. Acara ini membahas Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Ahok menjelaskan tentang Kartu Jakarta Sehat (KJS) sebagai salah satu contoh baik untuk SJSN. Ia juga bermaksud menyelaraskan persepsi dokter terhadap KJS.

Ahok Temukan Oknum Dokter yang Mencoba Memeras Warga Miskin

Mulya Nurbilkis – detikNews

Jakarta – Di depan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Wagub DKI Basuki T Purnama mengancam akan menindak dokter yang memeras warga miskin. Ternyata Ahok memang pernah mendapati kejadian seperti itu.

Ahok pernah mendapat laporan ada oknum dokter di suatu rumah sakit yang membebankan biaya pembelian alat sampai nilainya 10 kali lipat. Lalu beban biaya tersebut dibebankan kepada rumah sakit.

“Ada oknum dokter, ada alatnya string atau apa gitu, harganya Rp 150 ribu. Tapi ditambah nolnya satu. Terus didiskon 15 persen, dibebankan ke RS. RS bingung. RS tidak bisa tanda terima, tipu pajak juga akhirnya,” kata Ahok , Rabu (6/3/2013).

Ahok berbicara di depan sejumlah pengurus Ikatan Dokter Indonesia termasuk ketua umum PB IDI Zaenal Abidin, Dirut PT Askes Fachmi Idris, dan Ketua Komisi IX DPR Bambang Supriyanto, di kantor IDI, Jl Sam Ratulangi, Jakarta Pusat. Acara ini membahas Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Ahok menjelaskan tentang Kartu Jakarta Sehat (KJS) sebagai salah satu contoh baik untuk SJSN. Ia juga bermaksud menyelaraskan persepsi dokter terhadap KJS.

Selain itu, Ahok juga memberikan contoh lain. Kembali tanpa menyebutkan nama dokter, dia menyatakan ada dokter yang sengaja membebankan biaya tambahan bagi pasien miskin.

“Saya temukan banyak oknum dokter juga. Waktu di Askes katakanlah benang jahit dari Askes tidak bisa kering, jadi si orang miskin harus bayar lagi Rp 400.000 untuk bisa kering. Apa-apaan ini,” ujar Ahok yang berbicara di depan Ketua Umum PB IDI Zaenal Abidin ini.

Ahok pun meminta Zaenal Abidin untuk menertibkan oknum-oknum dokter nakal itu. “Ini fakta, ini tugas ketua umum IDI ini,” ujar Ahok yang memicu tawa hadirin ini.