Jakarta (15/1), Penanganan kasus flu burung di Indonesia tampaknya belum memenuhi hasil yang diharapkan, dimana WHO menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah korban flu burung terbanyak di dunia, namun pemerintah terlihat belum bekerja secara optimal.
Pemerintah melalui menteri kesehatan harus bekerja lebih ekstra dalam menangani permasalahan tersebut,” kata Hb. Nabiel Al-Musawa, Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Peternakan & Kesehatan Hewan Komisi IV Fraksi PKS, di Jakarta, Selasa (15/1/2013).
Berdasarkan data Direktorat Kesehatan Hewan hingga akhir tahun 2012 kasus flu burung telah terjadi di 10 provinsi. Awal Januari 2013 ini virus flu burung varian baru, telah ditemukan di tiga kabupaten di Bali, sehingga seluruhnya menjadi 11 provinsi. Total sejak Oktober 2012 hingga 6 Januari 2013, sudah menyebabkan kematian 160.904 ekor itik.
Tantangan ke depan dalam pengendalian flu burung (avian influenza) semakin kompleks dan berat karena tidak hanya mengamankan populasi itik nasional berjumlah 46.969.522 ekor berdasarkan data statistik peternakan 2012, tapi juga berupaya menjaga agar virus tidak bermutasi menyerang ke manusia.
Kita mendesak pemerintah lebih serius, langkah pemerintah harus lebih terkoordinasi lintas sektoral, baik pusat maupun daerah’’ katanya. Hb. Nabiel menegaskan, pihaknya sangat mempertanyakan keseriusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatasi flu burung. Padahal wabah ini sudah menjadi ancaman serius karena semakin banyak korban baik manusia maupun unggas.
Selain melakukan program sembilan langkah yang sudah dicanangkan dalam menanggulangi penyebaran virus flu burung, yang diantaranya: biosecurity, depopulasi dan vaksinasi, Pemerintah juga harus melakukan standarisasi prosedur pengecekan terhadap setiap unggas serta warga negara yang masuk ke wilayah Indonesia dengan fasilitas karantina yang memadai.
Pemerintah daerah juga harus menyediakan infromasi yang jelas mengenai cara-cara pencegahan dini, misalnya dengan menempelkan berbagai pengumuman di kantor-kantor, kelurahan ataupun di rumah tinggal, hingga seruan untuk mendatangi fasilitas medik terdekat.
Media massa juga tidak saja melaporkan perkembangan terbaru terjadinya kasus flu burung tersebut, tetapi juga menyiarkan kebijakan pemerintah lainnya serta upaya-upaya mengedukasi publik terhadap penyebaran virus flu burung.
Terakhir untuk mencegah kepanikan, Pemerintah sebaiknya menjelaskan arah kebijakannya dan upaya-upaya yang sudah dilakukan, termasuk seruan kerjasama di wilayah-wilayah perbatasan (border control)” tutup Hb. Nabiel.
__________________________________________________________
