Fahri Hamzah
@Fahrihamzah
- Sy sharing soal #Polisi&KPK dalam kasus #Simulator. Korupsi-nya biasa tapi pelakunya yg unik.
- Jika kejadiannya awal 2011 maka anggarannya memakai APBN 2010. Saya masih pimpinan Komisi 3.
- Modus kasus ini pasti sama: perencanaan di polisi, pengusulan di menkeu, penganggaran di DPR dan eksekusi di Mabes Polri.
- Ada kemungkinan kongkalikong sejak perencanaan di Mabes Polri bekerjasama dgn institusi lain.
- Ada kemungkinan aggota DPR terlibat, termasuk komisi 3. Dan setahu saya kordinator Anggaran waktu itu masih #Nazaruddin.
- Tapi ini modus baru @KPK_RI yg sdh lama sy usulkan. Meski Lantas tidak se serem rekskrim, ini langkah maju.
- Kenapa saya bilang maju? Karena korupsi tak akan henti jika hulu penegakan hukum tdk bersih.
- Dari dulu saya bilang, kalau mau belajar dari KPK-Hongkong, hajar polisi dulu sampai bersih. 3 tahun selesai!
- Polisi hongkong sempat melawan, dengan kewenangan yg lebih kecil dari KPK Indonesia, mereka melawan.
- Saya mau lanjut sedikit soal #Polisi&KPK. Kemarin sampai soal mencontoh ICAC, KPK-Hongkong yg sukses.
- Sekarang, kita lihat semacam ketegangan. Itu tensi yg wajar. Sebab Polri tidak pernah digeledah seumur hidup.
- Tapi, jangan sampai KPK menikmati "kemenangan kecilnya" yg menjadi sumber pujian dan tepuk dada.
- Jangan lupa bahwa musuh @KPK_RI bukan Polri tapi korupsi dan korupsi bukan soal manusia, ini soal sistem.
- Makanya, UU 30/2002 membolehkan @KPK_RI menghajar siapapun yg dia mau demi tegaknya sistem yg anti korupsi.
- Tetapi, jika visi ini tidak kuat dan @KPK_RI gagal meyakinkan Polri untuk pembenahan menyeluruh, pertunjukan ini akan sia2.
- Sekaranglah saatnya, #Abraham dkk duduk bersama Timor cs. Lalu ungkaplah semua yg sudah ditemukan.
- Soal #Simulator hanya satu kasus yg harus dituntaskan. Tapi yg lain, bukalah mata mereka ttg betapa buruknya governance.
- Lalu tawarkanlah alternatif, semua spot korupsi di lembaga kepolisian harus dibuka.
- Mudah2an @KPK_RI setelah 12 tahun ini sudah punya kajian yg komprehensif soal pembenahan Polri.
- Pembenahan sistemik di Polri akan menyelesaikan lebih dari 50% persoalan korupsi di indonesia.
- Tapi jangan lupa, sayap pencegahan. @KPK_RI harus mau mendengar secara sungguh2. Bantulah polisi berbenah, jgn ada niat lain.
- Dalam rangka pembenahan itu, @KPK_RI harus naik menjadi negarawan. Mintalah waktu kepada @presidenSBY.
- Ada banyak persoalan di kepolisian yg kapolri pun tak sanggup. @presidenSBY harus diajak, jgn lepas tangan.
- Selama ini, @presidenSBY menikmati polri sebagai alat kekuasaannya (sadar atau tidak).
- Itulah yg membuatnya enggan memperbaiki kepolisian. Apalagi meletakkannya dalam kerangka kelembagaan demokratis.
- Sementara itu, polisi semakin sulit mendengar dan besar kepala. Itulah yg menghambat reformasinya.
- Saya sering ke daerah2 dan melihat kehidupan yg kontras dari prajurit2 polisi kecil yg menjalani hidup yg tak enak.
- Dengan empati kita pada mereka, @KPK_RI kali ini tak boleh gagal. Perbaiki hulu dan hilirinya. Seperti ICAC hongkong itu.
- Untuk itu gunakan kewenangan besar yg diberikan UU. Sikat bos2 besar kalau menghalangi.jangan takut!
- Ada kemungkinan kasus ini sdh melibatkan orang2 besar termasuk di DPR. Sy mencium itu.
- Dan tahukah anda cara menghadapinya? Satu kata kunci, "berdiri tegak di atas rel hukum".
- Sadarilah bahwa @KPK_RI tidak hanya memiliki hukum tetapi juga kekuatan yg represif.
- Kalau itu terbiasa dipakai untuk menangkap kepala dinas kabupaten, gunakanlah itu sekarang untuk ikan besar.
- Sayap2 kewenangan @KPK_RI harus dimekarkan semua. Meski terlambat. Ini tdk saja perlu nyali tapi juga kerendahan hati.
- Hati2 dengan tepuk tangan, ia bisa membelokkan tujuan. (Sekian). #Polisi&KPK
BERITA TERKAIT:
Baru Kali Ini KPK Tetapkan Tersangka Petinggi Polri
REPUBLIKA.CO.ID (31/7/12) -- Sejak berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama hampir satu dasawarsa, baru pertama KPK menetapkan perwira tinggi Polri aktif sebagai tersangka.
Hal ini menyusul ditetapkannya Gubernur Akpol Irjen Djoko Susilo yang juga mantan Kakorlantas sebagai tersangka dalam kasus pengadaan simulator kemudi motor dan mobil di Mabes Polri tahun anggaran 2011
Dalam menjalankan tugasnya, KPK berwenang untuk menindak para penyelenggara negara, swasta, dan penegak hukum yang melakukan korupsi. Sebelumnya, KPK hanya menindak para jaksa, hakim, dan beberapa perwira polri yang sudah tak aktif.
"Perlu dijelaskan bahwa KPK sejak 27 Juli meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan dengan tersangka DS yang pernah menjabat sebagai Kakorlantas," kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat menggelar keterangan pers kepada wartawan di kantornya, Selasa (31/7).
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Boy Rafli mengatakan, Polri sendiri sebenarnya tengah mengusut kasus tersebut. Hingga saat ini, sudah ada 33 saksi yang dimintai keterangan.
Dalam hal pemberantasan korupsi, lanjut Boy, pihaknya mendukung sepenuhnya upaya KPK dalam mengusut kasus ini. Pihaknya akan lebih sering berkoordinasi dengan KPK dalam mengusut kasus ini. "Kita memberikan dukungan. Kita sama dalam pemberantasan korupsi," kata Boy.
___________ posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Kejayaan Indonesia
