TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ma'mur Hasanuddin meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meniru gaya Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan dalam merekrut pucuk pimpinan direksi di perusahaan-perusahaan perkebunan.
Menurut Ma'mur, gaya Dahlan tersebut akan membuka tim yang solid. Seharusnya, SBY menerapkan hal yang sama dalam memilih menterinya.
"Sebaiknya gaya Dahlan ini ditiru SBY dalam memilih menteri dan timnya," kata Ma'mur dalam siaran persnya, Senin (5/3/2012).
Menurut Ma'mur, semestinya posisi menteri ditawarkan kepada tokoh yang cocok untuk mendampingi wakil menteri, sekjen, dirjen, atau deputi. Dahlan Iskan mantan CEO Grup Jawa Pos. Sebelum Menteri BUMN, dia sempat memimpin PLN.
Mereka yang duduk di kementerian itu, adalah orang-orang yang telah menjalankan roda kementerian yang solid.
Selama ini, lanjut Ma'mur, sering kali menteri tidak kompak dengan dirjennya, termasuk dengan wakil menteri. Hal ini berdampak pada lambannya gerak pemerintah, terutama sektor ekonomi.
"Kemiskinan tetap tinggi, penggaguran belum teratasi, pasar tidak menentu, gejolak politik semakin gaduh, merupakan bukti-bukti bahwa pengendalian tim pemerintah buruk," ujar Ketua DPP PKS Wilayah Dakwah Banten dan Jawa Barat itu.***
*posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Kejayaan Indonesia
Menurut Ma'mur, gaya Dahlan tersebut akan membuka tim yang solid. Seharusnya, SBY menerapkan hal yang sama dalam memilih menterinya.
"Sebaiknya gaya Dahlan ini ditiru SBY dalam memilih menteri dan timnya," kata Ma'mur dalam siaran persnya, Senin (5/3/2012).
Menurut Ma'mur, semestinya posisi menteri ditawarkan kepada tokoh yang cocok untuk mendampingi wakil menteri, sekjen, dirjen, atau deputi. Dahlan Iskan mantan CEO Grup Jawa Pos. Sebelum Menteri BUMN, dia sempat memimpin PLN.
Mereka yang duduk di kementerian itu, adalah orang-orang yang telah menjalankan roda kementerian yang solid.
Selama ini, lanjut Ma'mur, sering kali menteri tidak kompak dengan dirjennya, termasuk dengan wakil menteri. Hal ini berdampak pada lambannya gerak pemerintah, terutama sektor ekonomi.
"Kemiskinan tetap tinggi, penggaguran belum teratasi, pasar tidak menentu, gejolak politik semakin gaduh, merupakan bukti-bukti bahwa pengendalian tim pemerintah buruk," ujar Ketua DPP PKS Wilayah Dakwah Banten dan Jawa Barat itu.***
*posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Kejayaan Indonesia