 |
| Khaled Meshaal dan Mahmud Abbas |
DOHA - Presiden Palestina Mahmud Abbas akan memimpin pemerintahan konsensus nasional sementara untuk mempersiapkan pemilihan umum mendatang, berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani, Senin (6/2), di ibu kota Qatar.
Deklarasi Doha ditandatangani oleh Abbas dan Kepala Biro Politik Hamas, Khaled Meshaal di hadapan emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani di Doha. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa pemerintah baru Palestina akan terdiri dari para teknokrat independen dengan Perdana Menteri dijabat Mahmud Abbas merangkap Presiden Palestina. Pemerintahan baru ini akan bertanggung jawab untuk mengawasi rekonstruksi di Jalur Gaza dan bertanggung jawab atas penerapan kelancaran pemilihan umum presiden dan parlemen mendatang.
Deklarasi tersebut selesai setelah pembicaraan dua hari (Ahad-Senin, 5-6 Februari) antara Meshaal dan Abbas di ibukota Qatar Doha yang disponsori oleh Amir Qatar Syaikh Hamad bin Khalifa Ali Tsani.
Anggota Biro Politik Gerakan Hamas Izet Rasyq menegaskan bahwa pertemuan Abbas dengan Misy’al di Doha bertujuan untuk memantau pembahasan poin-poin rekonsiliasi Palestina, terutama soal pemerintahan, pemilu, PLO dan soal tahanan politik. Rasyq menegaskan HAMAS komitmen menyukseskan rekonsiliasi nasional Palestina dan melaksanakan poin-poinnya di lapangan. “Kami komitmen menyukseskan seluruh poin rekonsiliasi nasional demi kepentingan dan kemaslahatan rakyat Palestina,” ungkap Rasyq.
Menindaklanjuti deklarasi Doha sebuah pertemuan terpisah akan mempertemukan semua faksi Palestina lainnya akan diselenggarakan di Kairo pada 18 Februari mendatang. "Saat itulah kita akan menetapkan tanggal bagi pemilihan umum parlemen dan presiden," kata seorang pejabat Palestina.
Deklarasi Doha ditandatangani oleh Abbas dan Kepala Biro Politik Hamas, Khaled Meshaal di hadapan emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani di Doha. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa pemerintah baru Palestina akan terdiri dari para teknokrat independen dengan Perdana Menteri dijabat Mahmud Abbas merangkap Presiden Palestina. Pemerintahan baru ini akan bertanggung jawab untuk mengawasi rekonstruksi di Jalur Gaza dan bertanggung jawab atas penerapan kelancaran pemilihan umum presiden dan parlemen mendatang.
Deklarasi tersebut selesai setelah pembicaraan dua hari (Ahad-Senin, 5-6 Februari) antara Meshaal dan Abbas di ibukota Qatar Doha yang disponsori oleh Amir Qatar Syaikh Hamad bin Khalifa Ali Tsani.
Anggota Biro Politik Gerakan Hamas Izet Rasyq menegaskan bahwa pertemuan Abbas dengan Misy’al di Doha bertujuan untuk memantau pembahasan poin-poin rekonsiliasi Palestina, terutama soal pemerintahan, pemilu, PLO dan soal tahanan politik. Rasyq menegaskan HAMAS komitmen menyukseskan rekonsiliasi nasional Palestina dan melaksanakan poin-poinnya di lapangan. “Kami komitmen menyukseskan seluruh poin rekonsiliasi nasional demi kepentingan dan kemaslahatan rakyat Palestina,” ungkap Rasyq.
Menindaklanjuti deklarasi Doha sebuah pertemuan terpisah akan mempertemukan semua faksi Palestina lainnya akan diselenggarakan di Kairo pada 18 Februari mendatang. "Saat itulah kita akan menetapkan tanggal bagi pemilihan umum parlemen dan presiden," kata seorang pejabat Palestina.
*posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Kejayaan Indonesia
