Oleh : Cahyadi Takariawan
(Sekretaris MPP PKS)Sangat naif gurauan yang suka memplesetkan MPW menjadi “Majelis Pensiunan Wilayah”, yang mengesankan lembaga ini hanya tempat berkumpulnya para “pensiunan” dan melakukan reuni atau kangen-kangenan semata. MPW PKS Papua menolak “plesetan” semacam ini, dan mereka telah menunjukkan kerja nyata yang sangat bermanfaat bagi wilayah Papua.
Saya merasa surprise diundang oleh rekan-rekan PKS Papua dalam acara Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan, Sabtu 19 Nopember 2011 di Jayapura. Acara itu sendiri sejatinya diagendakan sebagai program MPW (Majelis Pertimbangan Wilayah) PKS Papua, untuk peningkatan kapasitas kepemimpinan para pengemban struktur PKS di tingkat propinsi dan kabupaten, para anggota legislatif PKS, serta para bupati dan walikota dukungan PKS.
Multikultur PKS Papua
Saya selalu menikmati pemandangan yang “berbeda” setiap kali menghadiri acara kepartaian di wilayah Papua. Berbeda dari suasana di wilayah lainnya, yaitu tampak keragaman etnik dari peserta. Di antara yang hadir adalah pengurus DPD PKS wilayah pegunungan, yang rata-rata adalah masyarakat asli Papua, beserta para anggota legislatif di kabupaten tersebut yang juga warga asli “kelas satu” Papua. Sementara para pengurus DPD PKS wilayah pantai, rata-rata adalah kelompok pendatang, dari Jawa atau Sulawesi atau propinsi lainnya.
Di sinilah letak uniknya. PKS Papua adalah simbol sebuah penyatuan keragaman budaya, etnik dan warna kulit. Anggota dan pengurus PKS di wilayah PKS Papua memberikan potret penggambaran bagaimana penyebaran partai dakwah telah meluas ke semua wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Saya menyaksikan bagaimana mereka berbaur tanpa canggung, berkomunikasi secara wajar dalam berbagai macam kegiatan kepartaian.
Saya sempat berdialog dengan para pengurus DPD PKS Jayawijaya, DPD Nabire, DPD Paniai dan beberapa kabupaten pemekaran baru. Mereka dengan antusias hadir mengikuti acara Pelatihan tersebut sebagai bekal mengelola partai di kabupaten. Hadir pula para anggota legislatif PKS se wilayah Papua yang berjumlah 26 orang, 12 di antara mereka adalah warga asli Papua. Hadir pula Bupati Kerom dukungan PKS, bapak Jusuf Waly yang juga berkesempatan berbagi pengalaman mengelola partai dan pemerintahan.
Prestasi MPW PKS Papua
Saya merasa surprise diundang oleh rekan-rekan PKS Papua dalam acara Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan, Sabtu 19 Nopember 2011 di Jayapura. Acara itu sendiri sejatinya diagendakan sebagai program MPW (Majelis Pertimbangan Wilayah) PKS Papua, untuk peningkatan kapasitas kepemimpinan para pengemban struktur PKS di tingkat propinsi dan kabupaten, para anggota legislatif PKS, serta para bupati dan walikota dukungan PKS.
Multikultur PKS Papua
Saya selalu menikmati pemandangan yang “berbeda” setiap kali menghadiri acara kepartaian di wilayah Papua. Berbeda dari suasana di wilayah lainnya, yaitu tampak keragaman etnik dari peserta. Di antara yang hadir adalah pengurus DPD PKS wilayah pegunungan, yang rata-rata adalah masyarakat asli Papua, beserta para anggota legislatif di kabupaten tersebut yang juga warga asli “kelas satu” Papua. Sementara para pengurus DPD PKS wilayah pantai, rata-rata adalah kelompok pendatang, dari Jawa atau Sulawesi atau propinsi lainnya.
Saya sempat berdialog dengan para pengurus DPD PKS Jayawijaya, DPD Nabire, DPD Paniai dan beberapa kabupaten pemekaran baru. Mereka dengan antusias hadir mengikuti acara Pelatihan tersebut sebagai bekal mengelola partai di kabupaten. Hadir pula para anggota legislatif PKS se wilayah Papua yang berjumlah 26 orang, 12 di antara mereka adalah warga asli Papua. Hadir pula Bupati Kerom dukungan PKS, bapak Jusuf Waly yang juga berkesempatan berbagi pengalaman mengelola partai dan pemerintahan.
Prestasi MPW PKS Papua
Yang lebih memberikan nilai surprise adalah format dan pelaksana acara Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan tersebut. Pelatihan ini menyatukan pengurus tingkat wilayah dan daerah, beserta para pejabat publik dari lingkungan legislatif dan eksekutif dukungan PKS. Dengan demikian diharapkan akan memunculkan sinergitas visi dan langkah membangun Papua. Sekitar 70 peserta Pelatihan tersebut merupakan jajaran elite PKS di wilayah Papua, yang apabila mampu melakukan konsolidasi secara intensif akan mampu menghadirkan kerja nyata bagi kemajuan Papua.
Pelaksana acara tersebut adalah MPW PKS Papua. Ini bisa digunakan untuk menakar dinamika lembaga MPW di sebuah wilayah, apalagi ini terjadi di wilayah nan jauh dari ibukota yang kerap terlupakan media. Sebelum melaksanakan Pelatihan ini, MPW PKS juga telah menggelar Bedah Platform PKS di Jayapura yang dihadiri para pakar, akademisi, politisi dan praktisi. Hasil bedah Platform PKS tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan Platform Pembangunan Papua yang diawaki oelh MPW PKS beserta para pakar dan akademisi yang terlibat dalam bedah Paltform tersebut.
Surprise, MPW PKS Papua berhasil menyusun bahan Platform Pembangunan Papua. Bahan itu kini telah diserahkan kepada MPP (Majelis Pertimbangan Pusat) PKS untuk mendapatkan koreksi.
Jika ada MPW PKS di suatu wilayah yang masih mencari bentuk kegiatan, maka MPW PKS Papua telah bekerja dan menunjukkan produktivitas hasil. Dari Papua kita berkaca, sangat banyak hal bisa kita lakukan, walau di tengah jutaan kendala. Mengelola dan memahami 29 Kabupaten dengan medan yang sangat sulit dan persoalan masyarakat yang sangat kompleks, tidak pernah menyurutkan semangat para aktivis di Papua. Mereka eksis di tengah berjuta kendala.
Wawasan Kebangsaan bagi Papua
Dalam Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan yang berlangsung Sabtu 19 Nopember 2011 kemarin, saya mendapatkan jatah mengisi sesi pertama dengan tema Wawasan Kebangsaan dan Kenegaraan. Dengan materi ini diharapkan seluruh peserta semakin memiliki wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang kokoh sehingga bisa meningkatkan komitmen untuk berjuang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagaimana diketahui, di Papua akhir-akhir ini marak kembali tuntutan merdeka yang dipelopori oleh beberapa kalangan elit, yang ingin memisahkan diri dari NKRI.
Ketika memberikan Kata Sambutan dalam Pembukaan Pelatihan tersebut, akhuna Sutoyo, Ketua MPW PKS Papua menyampaikan harapan, agar para pemimpin di Papua menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan akhlak yang baik, yakni bersikap santun, toleran, menepati janji, dan berkompetisi secara positif. “PKS ingin menjalankan politik keadilan dan menegakkan keadilan politik bagi masyarakat dengan moralitas yang bersih, peduli dan profesional”, lanjut Sutoyo.
Berdasarkan pemahaman atas kondisi perpolitikan di Papua dewasa ini, ungkap Sutoyo, PKS berkeyakinan bahwa Papua di masa depan harus berada dalam kondisi sehat dan dinamis. Yakni terjadinya pematangan dalam memahami pelaksanaan demokrasi yang mantap di wilayah papua ditandai dengan kedewasaan para elit politik dalam berkontribusi bagi tegaknya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan Undang-undang Otonomi Khusus nomer 21 tahun 2011 yang memberikan kewenangan Papua untuk mengatur daerah secara maksimal perlu terus ditingkatkan agar tercapai tujuan pembangunan masyarakat dan wilayah Papua.
Sutoyo juga menyampaikan harapan, dalam usaha membangun stabilitas politik di Papua, berbagai persoalan yang dapat memicu instabilitas seperti separatisme, kekerasan politik, sukuisme, radikalisme perlu ditangani secara persuasif, bijaksana dan tegas dari para pemimpin dengan lebih dahulu mendalami akar masalah secara sosiokultural dalam bingkai NKRI. Hal ini sesuai dengan Platform Pembangunan Papua yang dikonsep oleh MPW PKS Papua.***
*posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Indonesia
Pelaksana acara tersebut adalah MPW PKS Papua. Ini bisa digunakan untuk menakar dinamika lembaga MPW di sebuah wilayah, apalagi ini terjadi di wilayah nan jauh dari ibukota yang kerap terlupakan media. Sebelum melaksanakan Pelatihan ini, MPW PKS juga telah menggelar Bedah Platform PKS di Jayapura yang dihadiri para pakar, akademisi, politisi dan praktisi. Hasil bedah Platform PKS tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan Platform Pembangunan Papua yang diawaki oelh MPW PKS beserta para pakar dan akademisi yang terlibat dalam bedah Paltform tersebut.
Surprise, MPW PKS Papua berhasil menyusun bahan Platform Pembangunan Papua. Bahan itu kini telah diserahkan kepada MPP (Majelis Pertimbangan Pusat) PKS untuk mendapatkan koreksi.
Jika ada MPW PKS di suatu wilayah yang masih mencari bentuk kegiatan, maka MPW PKS Papua telah bekerja dan menunjukkan produktivitas hasil. Dari Papua kita berkaca, sangat banyak hal bisa kita lakukan, walau di tengah jutaan kendala. Mengelola dan memahami 29 Kabupaten dengan medan yang sangat sulit dan persoalan masyarakat yang sangat kompleks, tidak pernah menyurutkan semangat para aktivis di Papua. Mereka eksis di tengah berjuta kendala.
Wawasan Kebangsaan bagi Papua
Dalam Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan yang berlangsung Sabtu 19 Nopember 2011 kemarin, saya mendapatkan jatah mengisi sesi pertama dengan tema Wawasan Kebangsaan dan Kenegaraan. Dengan materi ini diharapkan seluruh peserta semakin memiliki wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang kokoh sehingga bisa meningkatkan komitmen untuk berjuang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagaimana diketahui, di Papua akhir-akhir ini marak kembali tuntutan merdeka yang dipelopori oleh beberapa kalangan elit, yang ingin memisahkan diri dari NKRI.
Ketika memberikan Kata Sambutan dalam Pembukaan Pelatihan tersebut, akhuna Sutoyo, Ketua MPW PKS Papua menyampaikan harapan, agar para pemimpin di Papua menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan akhlak yang baik, yakni bersikap santun, toleran, menepati janji, dan berkompetisi secara positif. “PKS ingin menjalankan politik keadilan dan menegakkan keadilan politik bagi masyarakat dengan moralitas yang bersih, peduli dan profesional”, lanjut Sutoyo.
Berdasarkan pemahaman atas kondisi perpolitikan di Papua dewasa ini, ungkap Sutoyo, PKS berkeyakinan bahwa Papua di masa depan harus berada dalam kondisi sehat dan dinamis. Yakni terjadinya pematangan dalam memahami pelaksanaan demokrasi yang mantap di wilayah papua ditandai dengan kedewasaan para elit politik dalam berkontribusi bagi tegaknya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan Undang-undang Otonomi Khusus nomer 21 tahun 2011 yang memberikan kewenangan Papua untuk mengatur daerah secara maksimal perlu terus ditingkatkan agar tercapai tujuan pembangunan masyarakat dan wilayah Papua.
Sutoyo juga menyampaikan harapan, dalam usaha membangun stabilitas politik di Papua, berbagai persoalan yang dapat memicu instabilitas seperti separatisme, kekerasan politik, sukuisme, radikalisme perlu ditangani secara persuasif, bijaksana dan tegas dari para pemimpin dengan lebih dahulu mendalami akar masalah secara sosiokultural dalam bingkai NKRI. Hal ini sesuai dengan Platform Pembangunan Papua yang dikonsep oleh MPW PKS Papua.***
*posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Indonesia
