DPW PKS Jateng mengadakan muskerwil di Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tanggal 2-3 April ini. Selain untuk mengingatkan empati publik terhadap bencana lanjutan Merapi, juga secara khusus, sebagai ajakan dan contoh bagi kader PKS untuk tetap peduli pada lingkungan yang sedang tertimpa musibah atau yang sedang membutuhkan bantuan....
Oleh Abdul Fikri Faqih*
RUNTUHNYA jembatan Pabelan di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang yang menghubungkan jalur utama Semarang-Yogyakarta (SM, 31/03/11) menarik kembali perhatian publik, bahwa ancaman bahaya setelah letusan besar Merapi pada 26 Oktober 2010 masih berlangsung hingga kini. Waktu itu, kepedulian pemerintah dibantu kelompok masyarakat sangat luar biasa untuk bisa meringankan beban 270 ribu warga di pengungsian.
Tiap pemkab spontan menggunakan anggaran bencana yang tersedia antara Rp 1 miliar dan Rp 1,5 miliar, sementara Pemprov Jateng langsung mencairkan Rp 2,5 miliar 3 hari pascaerupsi besar. Kemudian turun lagi kucuran Rp 21,5 miliar untuk menangani pengungsi 20 hari berikutnya. Gubernur Bibit Waluyo pun menggandeng swasta untuk menggali dana hingga terhimpun sekitar Rp 6 miliar.
Karena lebih dari satu bulan bencana tak kunjung usai maka pemkab dan pemprov pun angkat tangan dari segi pendanaan, dan selanjutnya ditangani Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat. Awalnya mulus, namun belakangan mereka pun hilang dari peredaran senyampang dinyatakan amannya Merapi oleh BMKG. Begitu pula perhatian dan uluran tangan dari kelompok masyarakat mulai menyepi.
Benarkah status amannya Merapi benar-benar aman secara fisik dan ekonomis bagi warga sekitar gunung teraktif di dunia itu? Apakah masalah sudah benar-benar beres dan masyarakat tak butuh bantuan lagi? Kepedulian seperti apa yang dibutuhkan untuk mereka?
Ancaman bahaya banjir lahar pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau bagi warga Merapi ini dikhawatirkan tidak akan berhenti dalam waktu singkat. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta memperkirakan ancaman banjir lahar berlangsung hingga 3 tahun ke depan.
Sebenarnya ada perhatian pemerintah terhadap persoalan kompleks ini. Bupati Magelang menelurkan kebijakan tentang tanggap darurat bencana banjir lahar dingin terkait dengan jumlah pengungsi per 30 Maret 2011 yang tercatat 3.636 jiwa tersebar di 11 titik. Namun hal itu belum mengidentifikasi pengungsi yang sejak September 2010 belum pulih dan perlu mendapatkan solusi karena kehilangan pekerjaannya.
Tumbuhkan Kepedulian
Pemkab kemudian menyanggupi anggaran untuk pengungsi di pos APBD untuk 10 hari ke depan. Mulai hari ke-11 akan dimintakan ke Gubernur sehingga cukup untuk 30 hari. Lantas siapakah yang bakal menanggung akomodasi pengungsi hari-hari berikutnya, bila prediksi ancaman bahayanya sampai 3 tahun? Tentu belum ada yang berani memberikan jawabannya.
Menuntaskan kompleksitas masalah Merapi ini memang bukan pekerjaan 1-2 hari selesai karena butuh perhatian dan kepedulian permanen. Inilah sikap yang perlu dibentuk, khususnya pada pemerintah yang memang bertanggung jawab menyejahterakan warganya. Sementara elemen masyarakat lainnya dapat turut membantu program pemerintah tersebut.
Sebagai bagian dari kelompok masyarakat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berupaya bekerja bersama masyarakat menangani dampak lanjutan bencana Merapi. Program tanggap darurat sejak letusan besar, diteruskan dengan program pemulihan dan pendampingan bagi masyarakat di 41 dusun berupa trauma center, rumah pintar, kelompok usaha bersama, dan beberapa program charity lainnya terus berlangsung sampai saat ini.
Sebagai momentum menumbuhkan kepedulian permanen terhadap korban bencana, DPW PKS Jateng mengadakan muskerwil di Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tanggal 2-3 April ini. Selain untuk mengingatkan empati publik terhadap bencana lanjutan Merapi, juga secara khusus, sebagai ajakan dan contoh bagi kader PKS untuk tetap peduli pada lingkungan yang sedang tertimpa musibah atau yang sedang membutuhkan bantuan.***
— Drs H Abdul Fikri Faqih MM, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera 2010-2015 dan Wakil Ketua DPRD Jateng, mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan Undip
*)sumber: koran SUARA MERDEKA edisi 2 April 2011
*posted: pkspiyungan.blogspot.com
Tiap pemkab spontan menggunakan anggaran bencana yang tersedia antara Rp 1 miliar dan Rp 1,5 miliar, sementara Pemprov Jateng langsung mencairkan Rp 2,5 miliar 3 hari pascaerupsi besar. Kemudian turun lagi kucuran Rp 21,5 miliar untuk menangani pengungsi 20 hari berikutnya. Gubernur Bibit Waluyo pun menggandeng swasta untuk menggali dana hingga terhimpun sekitar Rp 6 miliar.
Karena lebih dari satu bulan bencana tak kunjung usai maka pemkab dan pemprov pun angkat tangan dari segi pendanaan, dan selanjutnya ditangani Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat. Awalnya mulus, namun belakangan mereka pun hilang dari peredaran senyampang dinyatakan amannya Merapi oleh BMKG. Begitu pula perhatian dan uluran tangan dari kelompok masyarakat mulai menyepi.
Benarkah status amannya Merapi benar-benar aman secara fisik dan ekonomis bagi warga sekitar gunung teraktif di dunia itu? Apakah masalah sudah benar-benar beres dan masyarakat tak butuh bantuan lagi? Kepedulian seperti apa yang dibutuhkan untuk mereka?
Ancaman bahaya banjir lahar pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau bagi warga Merapi ini dikhawatirkan tidak akan berhenti dalam waktu singkat. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta memperkirakan ancaman banjir lahar berlangsung hingga 3 tahun ke depan.
Sebenarnya ada perhatian pemerintah terhadap persoalan kompleks ini. Bupati Magelang menelurkan kebijakan tentang tanggap darurat bencana banjir lahar dingin terkait dengan jumlah pengungsi per 30 Maret 2011 yang tercatat 3.636 jiwa tersebar di 11 titik. Namun hal itu belum mengidentifikasi pengungsi yang sejak September 2010 belum pulih dan perlu mendapatkan solusi karena kehilangan pekerjaannya.
Tumbuhkan Kepedulian
Pemkab kemudian menyanggupi anggaran untuk pengungsi di pos APBD untuk 10 hari ke depan. Mulai hari ke-11 akan dimintakan ke Gubernur sehingga cukup untuk 30 hari. Lantas siapakah yang bakal menanggung akomodasi pengungsi hari-hari berikutnya, bila prediksi ancaman bahayanya sampai 3 tahun? Tentu belum ada yang berani memberikan jawabannya.
Menuntaskan kompleksitas masalah Merapi ini memang bukan pekerjaan 1-2 hari selesai karena butuh perhatian dan kepedulian permanen. Inilah sikap yang perlu dibentuk, khususnya pada pemerintah yang memang bertanggung jawab menyejahterakan warganya. Sementara elemen masyarakat lainnya dapat turut membantu program pemerintah tersebut.
Sebagai bagian dari kelompok masyarakat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berupaya bekerja bersama masyarakat menangani dampak lanjutan bencana Merapi. Program tanggap darurat sejak letusan besar, diteruskan dengan program pemulihan dan pendampingan bagi masyarakat di 41 dusun berupa trauma center, rumah pintar, kelompok usaha bersama, dan beberapa program charity lainnya terus berlangsung sampai saat ini.
Sebagai momentum menumbuhkan kepedulian permanen terhadap korban bencana, DPW PKS Jateng mengadakan muskerwil di Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tanggal 2-3 April ini. Selain untuk mengingatkan empati publik terhadap bencana lanjutan Merapi, juga secara khusus, sebagai ajakan dan contoh bagi kader PKS untuk tetap peduli pada lingkungan yang sedang tertimpa musibah atau yang sedang membutuhkan bantuan.***
— Drs H Abdul Fikri Faqih MM, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera 2010-2015 dan Wakil Ketua DPRD Jateng, mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan Undip
*)sumber: koran SUARA MERDEKA edisi 2 April 2011
*posted: pkspiyungan.blogspot.com
