Oleh : Zaim Uchrowi*
Urusan 'cicak versus buaya' mudah-mudahan bakal berakhir manis. Negara akhirnya membentuk tim independen buat mengkaji masalah itu, sebuah langkah penting Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sekaligus mempertegas kualitas kepemimpinannya. Apalagi, Menkominfo Tiffatul Sembiring sebagai pembantunya telah membuat terobosan mempertemukan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dengan media. ''Saya juga cicak,'' kata Kapolri.
Kita tahu 'cicak' cuma sebuah ungkapan. Komisaris Jenderal Susno Duadji, polisi tertinggi di jajaran reserse dan kriminalitas, yang mengungkapkannya. Saat itu, pihak Susno dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terasa bergesekan. Susno menggambarkan kepolisian, tempat ia berada di dalamnya, sebagai 'buaya'. Sedangkan, KPK diibaratkannya sebagai 'cicak'. Baginya, kok berani-beraninya cicak hendak melawan buaya?
Publik terkesima. Bagaimana bisa dua institusi penting yang harus menjaga hukum tegak dan negara bersih itu berseteru? Apakah di dalam kedua atau salah satu dari institusi itu terdapat sosoksosok kotor (yang sama sekali sudah tidak takut pada ancaman neraka) sehingga terjadi benturan kepentingan? Pertanyaan yang kebanyakan orang meyakini 'ya' walaupun belum memiliki bukti. Namun, hingga titik itu, masyarakat hanya mengernyitkan kening. Sampai kemudian, terjadi peristiwa yang mengguncang perasaan publik.
Peristiwa yang mengguncang perasaan itu adalah penahanan Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Keduanya merupakan pimpinan KPK yang berbenturan dengan Susno. Benturan yang mencuat ke permukaan adalah kasus Masaro. Entah kalau ada persoalan lain yang tak terungkap ke publik. Bibit dan Chandra sudah dinonaktifkan setelah dijadikan tersangka oleh polisi. Tapi, publik sama sekali tak menduga kalau keduanya akan ditahan.
Sebagian masyarakat menyikapinya dengan kaidah umum. ''Kalau tak punya salah kan tak mungkin ditahan.'' Namun, sangat banyak yang meyakini bahwa di balik penahanan itu justru ada kebejatan yang harus disingkap. Bibit dan Chandra dipandang sebagai korban: sangkaan yang bergonta-ganti, pencabutan tulus kesaksian yang semula memojokkan keduanya, hingga integritas Bibit selama ini sebagai jenderal polisi sederhana menjadi landasan keyakinan publik yang marah atas penahanan itu. Teknologi informasi, terutama melalui Facebook, menjadi media yang menyatukan keresahan publik menjadi gerakan para cicak melawan buaya. Hal yang bila tak direspons secara baik akan sangat mengganggu program 100 hari pemerintahan sekarang.
Menghadapi keadaan itu, syukurlah, pemerintah mengambil langkah tepat. Pernyataan kapolri yang sejuk ikut menurunkan ketegangan. Cicak dan buaya tak perlu dipertentangkan. Lagi pula, apa salah kedua binatang itu? Samasama reptil, sama-sama suka menerkam, dan melahap mangsa. Lagi pula, KPK bukan cicak dan polisi juga bukan buaya meskipun akan selalu ada yang diistilahkan sebagai 'oknum' bermental buaya dalam pengertian buruk.
Saat ini, ketegangan memang mulai mereda. Bibit dan Chandra sudah keluar tahanan. Namun, persoalan besar bangsa ini belum selesai. Kasus 'cicak vs buaya' mengingatkan bahwa Indonesia memerlukan reformasi hukum secara mendasar. Begitu banyak 'buaya' di lingkungan penegakan hukum. Begitu kental perkawanan antara penegak hukum kunci dan para pengusaha proyek negara. Begitu mudah sosok-sosok seperti Anggoro-Anggodo 'mengakses' para penentu hukum. Begitu rapuh etika yang semestinya menjadi fondasi penegakan hukum. Di tengah iklim politik yang masih berwajahkan 'politik uang' dan juga iklim birokrasi yang bermuka serupa, sempurnalah wajah kotor bangsa ini.
Maka, jangan-jangan ucapan Kapolri Bambang bahwa 'saya juga cicak' tak semata merefleksikan empati pada perasaan publik. Jangan-jangan itu juga pernyataan tulus bahwa tantangan sekarang begitu serius hingga seorang kapolri pun ibarat cicak yang lemah dan tak berdaya kalau harus mereformasi penegakan hukum dari lingkungannya. Bila demikian, siapa yang mau dan mampu mereformasi serta membebaskan hukum kita dari cengkeraman para buaya?
*Republika (06/11/09)
---
posted by: pkspiyungan.blogspot.com
Kita tahu 'cicak' cuma sebuah ungkapan. Komisaris Jenderal Susno Duadji, polisi tertinggi di jajaran reserse dan kriminalitas, yang mengungkapkannya. Saat itu, pihak Susno dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terasa bergesekan. Susno menggambarkan kepolisian, tempat ia berada di dalamnya, sebagai 'buaya'. Sedangkan, KPK diibaratkannya sebagai 'cicak'. Baginya, kok berani-beraninya cicak hendak melawan buaya?
Publik terkesima. Bagaimana bisa dua institusi penting yang harus menjaga hukum tegak dan negara bersih itu berseteru? Apakah di dalam kedua atau salah satu dari institusi itu terdapat sosoksosok kotor (yang sama sekali sudah tidak takut pada ancaman neraka) sehingga terjadi benturan kepentingan? Pertanyaan yang kebanyakan orang meyakini 'ya' walaupun belum memiliki bukti. Namun, hingga titik itu, masyarakat hanya mengernyitkan kening. Sampai kemudian, terjadi peristiwa yang mengguncang perasaan publik.
Peristiwa yang mengguncang perasaan itu adalah penahanan Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Keduanya merupakan pimpinan KPK yang berbenturan dengan Susno. Benturan yang mencuat ke permukaan adalah kasus Masaro. Entah kalau ada persoalan lain yang tak terungkap ke publik. Bibit dan Chandra sudah dinonaktifkan setelah dijadikan tersangka oleh polisi. Tapi, publik sama sekali tak menduga kalau keduanya akan ditahan.
Sebagian masyarakat menyikapinya dengan kaidah umum. ''Kalau tak punya salah kan tak mungkin ditahan.'' Namun, sangat banyak yang meyakini bahwa di balik penahanan itu justru ada kebejatan yang harus disingkap. Bibit dan Chandra dipandang sebagai korban: sangkaan yang bergonta-ganti, pencabutan tulus kesaksian yang semula memojokkan keduanya, hingga integritas Bibit selama ini sebagai jenderal polisi sederhana menjadi landasan keyakinan publik yang marah atas penahanan itu. Teknologi informasi, terutama melalui Facebook, menjadi media yang menyatukan keresahan publik menjadi gerakan para cicak melawan buaya. Hal yang bila tak direspons secara baik akan sangat mengganggu program 100 hari pemerintahan sekarang.
Menghadapi keadaan itu, syukurlah, pemerintah mengambil langkah tepat. Pernyataan kapolri yang sejuk ikut menurunkan ketegangan. Cicak dan buaya tak perlu dipertentangkan. Lagi pula, apa salah kedua binatang itu? Samasama reptil, sama-sama suka menerkam, dan melahap mangsa. Lagi pula, KPK bukan cicak dan polisi juga bukan buaya meskipun akan selalu ada yang diistilahkan sebagai 'oknum' bermental buaya dalam pengertian buruk.
Saat ini, ketegangan memang mulai mereda. Bibit dan Chandra sudah keluar tahanan. Namun, persoalan besar bangsa ini belum selesai. Kasus 'cicak vs buaya' mengingatkan bahwa Indonesia memerlukan reformasi hukum secara mendasar. Begitu banyak 'buaya' di lingkungan penegakan hukum. Begitu kental perkawanan antara penegak hukum kunci dan para pengusaha proyek negara. Begitu mudah sosok-sosok seperti Anggoro-Anggodo 'mengakses' para penentu hukum. Begitu rapuh etika yang semestinya menjadi fondasi penegakan hukum. Di tengah iklim politik yang masih berwajahkan 'politik uang' dan juga iklim birokrasi yang bermuka serupa, sempurnalah wajah kotor bangsa ini.
Maka, jangan-jangan ucapan Kapolri Bambang bahwa 'saya juga cicak' tak semata merefleksikan empati pada perasaan publik. Jangan-jangan itu juga pernyataan tulus bahwa tantangan sekarang begitu serius hingga seorang kapolri pun ibarat cicak yang lemah dan tak berdaya kalau harus mereformasi penegakan hukum dari lingkungannya. Bila demikian, siapa yang mau dan mampu mereformasi serta membebaskan hukum kita dari cengkeraman para buaya?
*Republika (06/11/09)
---
posted by: pkspiyungan.blogspot.com
