Oleh Iman Sugema(Ekonom InterCAFE, Institut Pertanian Bogor)
-------------------
Ada tiga metode baku yang biasanya dilakukan ekonom dalam mengevaluasi kinerja suatu pemerintahan. Dua cara yang pertama sangat sederhana untuk dibuat dan, karena itu, merupakan metode yang paling populer. Cara tersebut biasanya menggunakan ukuran yang obyektif walaupun interpretasinya bisa subyektif. Cara ketiga adalah menggunakan hasil survei persepsi dan kemudian menginterpretasikannya secara obyektif.
Saya hanya mengambil beberapa sampel, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, dan pengangguran. Dengan menggunakan ketiga metode tersebut, kita dapat memberikan gambaran yang lebih pas mengenai prestasi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, yang kini sudah berjalan empat tahun.
Cara pertama adalah membandingkan data antarwaktu (time series). Misalnya, pertumbuhan ekonomi pada 2004 ketika SBY-JK mulai memerintah adalah 5,03 persen. Tahun berikutnya naik menjadi 5,69 persen, lalu turun ke 5,51 persen pada 2006, dan melonjak ke 6,32 persen pada tahun lalu serta 6,36 persen di semester pertama 2008. Secara umum, tren kinerja pertumbuhan dapat dikatakan menaik. Karena itu, pemerintah akan menyebutnya sebagai prestasi, seperti dinyatakan dalam pidato Presiden pada 16 Agustus lalu. Tentu hal ini bisa juga dibumbui dengan kenyataan bahwa tingkat pertumbuhan rata-rata pada pemerintahan sebelumnya ternyata lebih rendah.
Cara kedua adalah membandingkannya terhadap janji atau target pemerintah. Dalam dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah disebutkan bahwa target pertumbuhan ekonomi adalah 5,5 persen pada 2005, tahun berikutnya 6,1 persen, lalu 5,7 persen di 2006, 6,7 persen di 2007, 7,2 persen pada tahun ini, dan 7,6 persen pada 2009. Membandingkan target dengan realisasi, kita bisa menyimpulkan bahwa pada umumnya pemerintah tidak berhasil dalam merealisasi target pertumbuhan, kecuali pada 2005. Karena itu, lawan-lawan politik SBY-JK akan menggunakan fakta ini. Lebih masuk akal, bukan?
Dari kedua metode tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa pada pertumbuhan ekonomi dari 2005 menuju 2008 ada kecenderungan perbaikan, walaupun under perform. Interpretasi dan sudut pandang menjadi penting di sini dan sangat bergantung pada posisi politik Anda. Kalau Anda orang pemerintah, Anda akan bilang bahwa pemerintah telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi walaupun belum bisa mewujudkan janji-janjinya. Kalau Anda menjadi oposisi, Anda akan cenderung mengatakan prestasi pemerintah tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Karena itu, rakyat boleh merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintah.
Kedua metode itu juga akan menghasilkan kesimpulan yang kira-kira sama kalau kita aplikasikan pada isu pengangguran dan kemiskinan. Tingkat pengangguran aktual adalah sebagai berikut: 10,3 persen (2005), 10,5 persen (2006), 9,8 persen (2007), dan 8,5 persen (2008). Angka-angka tersebut adalah tingkat pengangguran pada bulan Februari, yang secara serial paling konsisten. Setelah 2006, terdapat kecenderungan bahwa pengangguran relatif menurun. Tapi, kalau kita bandingkan dengan target dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah, bisa disimpulkan bahwa pencapaian pemerintah jauh di bawah target. Target dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah adalah 9,5 persen (2005), 8,9 persen (2006), 7,9 persen (2007), 6,6 persen (2008), dan 5,1 persen (2009). Selain di bawah target, dapat juga disimpulkan bahwa pemerintah kesulitan memenuhi janjinya.
Angka kemiskinan merupakan hal yang paling menarik. Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah, pemerintah menargetkan angka kemiskinan menjadi 8,2 persen pada akhir 2009. Tidak ada target tahunan yang dijanjikan, memang, tapi dengan angka kemiskinan aktual pada 2008 yang masih di atas 15 persen, dapat disimpulkan tidak akan ada keajaiban dalam bentuk apa pun yang bisa membantu pemerintah memenuhi target tersebut. Apalagi 2008 dan 2009 akan merupakan tahun yang sangat menyulitkan menyusul terjadinya gonjang-ganjing finansial dunia.
Kinerja pengurangan kemiskinan juga bisa dibilang tidak cukup mengesankan. Karena dinaikkannya harga bahan bakar minyak secara fantastis, angka kemiskinan pada 2006 meloncat 120 basis point menjadi 17,8 persen. Dihitung dengan angka absolut, pemerintah masih menjadi net-creator di bidang kemiskinan sampai 2007. Baru pada tahun ini, angka kemiskinan secara persentase dan jumlah absolut penduduk miskin betul-betul menurun. Itu pun dengan catatan bahwa banyak pihak melontarkan kesangsian atas angka tersebut.
Target inflasi dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah juga terbilang sangat fantastis, yakni 7 persen (2005), lalu berturut-turut 5,5 persen, 5 persen, 4 persen, dan 3 persen (2009). Bandingkan dengan inflasi aktualnya, yaitu 17,1 persen (2005), 6,6 persen (2006 dan 2007), serta 12,1 persen pada September 2008. Pemerintah bisa saja menyalahkan bahwa kenaikan tersebut akibat lonjakan harga minyak dunia dan komoditas pangan. Tapi, seandainya harga bahan bakar minyak bisa dikendalikan, saya yakin inflasi tidak akan setinggi 2005 dan 2008.
Dari indikator-indikator makro tersebut, dan dengan mengaplikasikan dua metode evaluasi, kesimpulan berikut ini bisa ditarik. Walaupun terdapat perbaikan dalam angka pertumbuhan, kemiskinan, dan pengangguran, janji-janji dalam tiga hal itu sangat sulit diwujudkan. Dalam hal inflasi, angka aktual menunjukkan bahwa pemerintah tidak punya prestasi sama sekali serta sulit mewujudkan janji-janji kampanye dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah. Untuk inflasi, kedua cara evaluasi tersebut menghasilkan kesimpulan yang sama, yakni total failure.
Sebagaimana telah diulas, kedua cara evaluasi ini mengandung kelemahan yang sama, yaitu bergantung pada sudut pandang Anda. Walaupun data yang digunakan merupakan indikator obyektif dan bisa dipertanggungjawabkan, interpretasinya bisa sangat subyektif, tergantung posisi Anda. Selain itu, metode ini tidak mencerminkan persepsi masyarakat.
Karena itu, evaluasi bisa juga dilakukan dengan cara yang ketiga, yaitu melalui survei persepsi. Kita cukup beruntung bahwa berbagai lembaga survei selalu melakukan monitoring mengenai hal ini. Contohnya adalah yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, dan Indobarometer. Saya tidak akan menunjukkan angka statistiknya secara detail, karena menyangkut kekayaan intelektual lembaga-lembaga tersebut.
Namun kesimpulan survei berbagai lembaga tersebut umumnya seragam. Angkanya saja yang sedikit berbeda. Jika kita gunakan hasil survei pada pertengahan 2008, akan sangat jelas bahwa tingkat kepuasan terhadap pemerintahan SBY-JK sudah jauh melemah, hanya sekitar 50 persen dari responden. Bandingkan tingkat kepuasan masyarakat pada awal pemerintahan SBY-JK, yang berada di atas 75 persen.
Sumber utama ketidakpuasan adalah ketidakmampuan pemerintah di bidang perekonomian. Ada tiga hal utama yang mereka anggap paling penting, yakni ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan harga, ketidakyakinan dalam memecahkan masalah pengangguran, dan kekurangpuasan dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran. Tentu terdapat variasi dalam soal kedalaman pertanyaan dan jumlah responden, tapi kesimpulannya tetap sama.
Dengan menyatukan ketiga alat evaluasi tersebut, kita sekarang mendapatkan gambaran yang utuh. Kesimpulannya sebagai berikut. Pertama, terdapat ketidakpuasan yang nyata di masyarakat terhadap kinerja di bidang perekonomian. Inflasi adalah yang paling konsisten. Ketiga metode evaluasi menunjukkan kesimpulan yang sama. Bahkan survei persepsi menempatkan stabilitas harga sebagai hal yang paling penting. Ternyata di bidang inilah memang pemerintah paling jeblok.
Kedua, walaupun ada inkonsistensi di antara kesimpulan yang dihasilkan ketiga metode tersebut, hasil survei bisa menjadi benchmark. Walaupun ada perbaikan dalam angka pengangguran, tampaknya perbaikan itu belum dianggap cukup dirasakan oleh masyarakat. Artinya, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan SBY-JK terlalu tinggi untuk bisa diwujudkan. Implikasinya bagi pemerintahan mendatang adalah mereka jangan terlalu mengumbar janji yang manis-manis.
Sebagai catatan terakhir, tantangan dan ekspektasi yang kita hadapi bersama memang sangat berat. Apalagi tahun depan diperkirakan gelombang krisis global akan semakin nyata. Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah bisa jadi makin besar.
Iman Sugema, Ekonom InterCAFE, Institut Pertanian Bogor
--------
sumber: tempointeraktif (Kamis, 23 Oktober 2008)
Kinerja pengurangan kemiskinan juga bisa dibilang tidak cukup mengesankan. Karena dinaikkannya harga bahan bakar minyak secara fantastis, angka kemiskinan pada 2006 meloncat 120 basis point menjadi 17,8 persen. Dihitung dengan angka absolut, pemerintah masih menjadi net-creator di bidang kemiskinan sampai 2007. Baru pada tahun ini, angka kemiskinan secara persentase dan jumlah absolut penduduk miskin betul-betul menurun. Itu pun dengan catatan bahwa banyak pihak melontarkan kesangsian atas angka tersebut.
Target inflasi dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah juga terbilang sangat fantastis, yakni 7 persen (2005), lalu berturut-turut 5,5 persen, 5 persen, 4 persen, dan 3 persen (2009). Bandingkan dengan inflasi aktualnya, yaitu 17,1 persen (2005), 6,6 persen (2006 dan 2007), serta 12,1 persen pada September 2008. Pemerintah bisa saja menyalahkan bahwa kenaikan tersebut akibat lonjakan harga minyak dunia dan komoditas pangan. Tapi, seandainya harga bahan bakar minyak bisa dikendalikan, saya yakin inflasi tidak akan setinggi 2005 dan 2008.
Dari indikator-indikator makro tersebut, dan dengan mengaplikasikan dua metode evaluasi, kesimpulan berikut ini bisa ditarik. Walaupun terdapat perbaikan dalam angka pertumbuhan, kemiskinan, dan pengangguran, janji-janji dalam tiga hal itu sangat sulit diwujudkan. Dalam hal inflasi, angka aktual menunjukkan bahwa pemerintah tidak punya prestasi sama sekali serta sulit mewujudkan janji-janji kampanye dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah. Untuk inflasi, kedua cara evaluasi tersebut menghasilkan kesimpulan yang sama, yakni total failure.
Sebagaimana telah diulas, kedua cara evaluasi ini mengandung kelemahan yang sama, yaitu bergantung pada sudut pandang Anda. Walaupun data yang digunakan merupakan indikator obyektif dan bisa dipertanggungjawabkan, interpretasinya bisa sangat subyektif, tergantung posisi Anda. Selain itu, metode ini tidak mencerminkan persepsi masyarakat.
Karena itu, evaluasi bisa juga dilakukan dengan cara yang ketiga, yaitu melalui survei persepsi. Kita cukup beruntung bahwa berbagai lembaga survei selalu melakukan monitoring mengenai hal ini. Contohnya adalah yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, dan Indobarometer. Saya tidak akan menunjukkan angka statistiknya secara detail, karena menyangkut kekayaan intelektual lembaga-lembaga tersebut.
Namun kesimpulan survei berbagai lembaga tersebut umumnya seragam. Angkanya saja yang sedikit berbeda. Jika kita gunakan hasil survei pada pertengahan 2008, akan sangat jelas bahwa tingkat kepuasan terhadap pemerintahan SBY-JK sudah jauh melemah, hanya sekitar 50 persen dari responden. Bandingkan tingkat kepuasan masyarakat pada awal pemerintahan SBY-JK, yang berada di atas 75 persen.
Sumber utama ketidakpuasan adalah ketidakmampuan pemerintah di bidang perekonomian. Ada tiga hal utama yang mereka anggap paling penting, yakni ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan harga, ketidakyakinan dalam memecahkan masalah pengangguran, dan kekurangpuasan dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran. Tentu terdapat variasi dalam soal kedalaman pertanyaan dan jumlah responden, tapi kesimpulannya tetap sama.
Dengan menyatukan ketiga alat evaluasi tersebut, kita sekarang mendapatkan gambaran yang utuh. Kesimpulannya sebagai berikut. Pertama, terdapat ketidakpuasan yang nyata di masyarakat terhadap kinerja di bidang perekonomian. Inflasi adalah yang paling konsisten. Ketiga metode evaluasi menunjukkan kesimpulan yang sama. Bahkan survei persepsi menempatkan stabilitas harga sebagai hal yang paling penting. Ternyata di bidang inilah memang pemerintah paling jeblok.
Kedua, walaupun ada inkonsistensi di antara kesimpulan yang dihasilkan ketiga metode tersebut, hasil survei bisa menjadi benchmark. Walaupun ada perbaikan dalam angka pengangguran, tampaknya perbaikan itu belum dianggap cukup dirasakan oleh masyarakat. Artinya, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan SBY-JK terlalu tinggi untuk bisa diwujudkan. Implikasinya bagi pemerintahan mendatang adalah mereka jangan terlalu mengumbar janji yang manis-manis.
Sebagai catatan terakhir, tantangan dan ekspektasi yang kita hadapi bersama memang sangat berat. Apalagi tahun depan diperkirakan gelombang krisis global akan semakin nyata. Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah bisa jadi makin besar.
Iman Sugema, Ekonom InterCAFE, Institut Pertanian Bogor
--------
sumber: tempointeraktif (Kamis, 23 Oktober 2008)
