
Yang agak berbeda, Mahfudz mengusulkan penentuan pimpinan panitia angket BBM diambil dengan jalan diundi. ''Pimpinan panitia angket biasanya proporsional berdasarkan kekuatan kursi di DPR. Tapi, kali ini lebih bagus diundi saja,'' ujarnya dengan mimik serius.
Menurut dia, dengan diundi, pimpinan panitia angket akan terhindar dari tafsir politik yang negatif. Misalnya, kata Mahfudz, posisi pimpinan sengaja di-setting untuk mengamankan kepentingan pihak-pihak tertentu.
Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menolak mentah-mentah mekanisme pengisian pimpinan yang diusulkan PKS. ''Memangnya ini undian berhadiah?'' ujarnya.
Dia menyampaikan, posisi pimpinan seharusnya diberikan kepada fraksi yang menerima hak angket pada saat paripurna. ''Kalau mengikuti etika politik, ya seperti itu,'' katanya. Apalagi, lanjut dia, kepimpinan di panitia angket bersifat kolektif. Dengan begitu, setiap keputusan harus diambil secara bersama-sama.
Dalam paripurna DPR Selasa lalu (24/6), awalnya dalam pandangan resmi fraksi hanya lima fraksi yang mendukung hak angket. Yaitu, FPDIP, FKB, FPAN, FPBR, dan FBPD. Namun, ketika terjadi voting, tiga fraksi yang sebelumnya menolak berubah sikap. Mereka adalah FPKS, FPPP, dan FPDS.
Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Priyo Budi Santoso juga menolak mekanisme undian. ''Bisa kita musyawarahkan, tidak perlu voting, apalagi diundi segala,'' katanya. [jawapos]