[pkspiyunganonline] - Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud menilai partai-partai politik berplatform Islam lebih berpeluang memenangi pemilu, baik di tingkat nasional maupun dalam pemilihan kepala daerah. Namun, mereka harus mampu menyatukan keberadaan masing-masing ke dalam sebuah koalisi permanen.Hal itu dilontarkan Aksa, Rabu (2/7), dalam diskusi publik bertema ”Partai Politik Islam dan Tantangan Pemilu 2009” di Jakarta. Acara itu juga dihadiri perwakilan Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Persatuan Pembangunan.
”Daripada seperti yang terjadi sekarang, masing-masing parpol membentuk koalisi ’kawin-cerai’ yang bisa berubah sewaktu-waktu. Bentuk koalisi permanen juga bisa menghindarkan setiap parpol dari berbagai persoalan internal, seperti yang terus terjadi sampai sekarang,” ujar Aksa lagi.
Aksa juga mengakui tidak mudah membentuk koalisi antarparpol berplatform Islam, apalagi antarparpol itu belum pernah berupaya duduk bersama-sama membahas kemungkinan itu. Namun, ia yakin koalisi permanen itu bisa diwujudkan.
Ketua Umum Dewan Syura Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menilai, idealnya koalisi permanen memang diperlukan untuk mewujudkan kepentingan bersama. Namun, dalam praktiknya, hal seperti itu tetap tidak mudah untuk dilakukan.
Kerumitan terjadi, kata Yusril, karena tidak satu partai politik pun bisa dikategorikan secara serta-merta menjadi hanya partai politik berplatform Islam atau nasionalis. Dalam parpol berplatform nasionalis, bukan berarti tidak terdapat anggota yang Islami dan begitu juga kebalikannya.
Kerumitan lain juga disebabkan masalah perpecahan, tidak hanya dalam parpol berplatform Islam, melainkan juga dalam parpol dengan platform lain. Bahkan, kata Yusril menambahkan, dalam sejarahnya parpol berplatform komunis di Indonesia pun terpecah-pecah.
”Sulit menjelaskan fenomena yang terjadi di sekitar kehidupan perpolitikan di Indonesia. Secara teori, parpol yang tidak masuk dalam pemerintahan adalah oposisi. Tetapi, dalam konteks tertentu, parpol oposisi itu bisa saja berkoalisi dalam konteks pemilihan kepala daerah atau di tingkat pusat,” ujar Yusril.
Ketua PBR Jusuf Lakaseng menilai koalisi permanen seperti itu adalah ide lama. (kompas)
