[pkspiyunganonline] YOGYA (KR) . Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dr HM Hidayat Nur Wahid MA mengatakan rakyat harus tahu track record calon anggota DPR yang akan dipilih dalam Pemilu 2009 mendatang. Masyarakat ikut menanggung kesalahan, jika dalam Pemilu calon yang dipilihnya tersandung kasus korupsi saat sudah menjadi wakil rakyat.
Hal tersebut dikemukakan Hidayat Nur Wahid (HNW) saat bersilaturahmi dengan Direktur Utama PT BP KR Dr H Soemadi M Wonohito SH, Minggu (6/7). Ikut me¬nyertai Ketua Dewan Pim¬pinan WIlayah Partai Keadil¬an Sejahtera (DPW PKS) DIY Ahmad Sumiyanto, Abdul Aziz (staf khusus Hidayat), Sugih Hartanto (staf media HNW) dan Maskuri (Ketua Ekuintek DPW PKS DIY). Dirut KR didampingi Pemim¬pin Redaksi SKH KR Octo Lampito.
"Kalau rakyat sudah meli¬hat dalam track record calon anggota legislatif ada indika¬si melakukan korupsi, rakyat harus mencarl calon alter¬natif yang benar-benar bersih dari indikasi tindakan korup¬si," kata Katua MPR yang juga mantan Presiden PKS. Menurutnya setengah saja anggota legislatif benar-be¬nar berkomitmim untuk ti¬dak melakukan korupsi, ma¬ka peluang untuk membuat kebijakan yang tidak berpi¬hak kepada korupsi sangat besar. Korupsi dilakukan oleh wakil rakyat bisa jadi karena pengaruh dari ling¬kungan kerja. Pengaruh ter¬hadap masyarakat jika wakil rakyat tidak melakukan ko¬rupsi, juga luar biasa.
Tertangkap tangannya ok¬num dari kalangan legislatif, eksekutif maupun yudikatif oleh KPK memang patut di¬sesalkan. Namun di sisi lain hal ini menunjukkan proses penegakan hukum di Indonesia sudah berjalan, masyarakat juga semakin percaya terhadap komitmen dari KPK untuk melakukan penegakan hukum di Indo¬nesia.
"Namun demikian jangan sampai KPK kelelahan, ke¬habisan tenaga karena disi¬bukan menangani kasus ko¬rupsi yang nilainya sedikit, atau kasus kecil" kata Hida¬yat yang dalam kesempatan itu menyerahkan kenang-ke¬nangan buku 'PKS Memper¬juangan Masyarakat Madani' kepada Dirut KR. Penting ba¬gi KPK untuk merespons keinginan masyarakat agar mengusut kasus-kasus ko¬rupsi yang merugikan rakyat dan negara dalam jumlah sa¬ngat besar. Misalnya kasus BLBI dan kasus perminyak¬an yang merugikan negara ratusan triliun." KPKjangan terjebak menjadi Komisi Pilih Kasus" tambahnya.
Terkait pertemuan antara KPK dengan DPR, dia meni¬lai tinggal bagaimana output yang dihasilkan dari perte¬muan tersebut. Jika setelah pertemuan tersebut kinerja KPK justru kurang tajam dan tidak lagi kritis, dan jus¬tru memberikan perlindung¬an bagi koruptor, KPK patut dipertanyakan. "Jangan sampai pertemuan tersebut justru menghasilkan output yang membuat KPK memiliki citra negatif di mata masyarakat," katanya.
la menilai wajar jika perte¬muan tersebut dilakukan ter¬tutup. Karena memang ba¬nyak hal yang tidak bisa dibicarakan secara terbuka dan memang perlu dikomu¬nikasikan secara intensif pada tingkat yang tertutup. Asal¬kan output yang dihasilkan dalam pertemuan tertutup tersebut positif bagi pene¬gakan hukum di Indonesia.
"Saya berbarap pertemuan antara KPK dan Badan Ke¬hormatan DPR mengha¬silkan MoU yang sangat kuat untuk bekerjasama dengan KPK membongkar kasus ko¬rupsi," katanya.
Tertangkap tangannya ok¬num dari kalangan legislatif, eksekutif maupun yudikatif oleh KPK memang patut di¬sesalkan. Namun di sisi lain hal ini menunjukkan proses penegakan hukum di Indonesia sudah berjalan, masyarakat juga semakin percaya terhadap komitmen dari KPK untuk melakukan penegakan hukum di Indo¬nesia.
"Namun demikian jangan sampai KPK kelelahan, ke¬habisan tenaga karena disi¬bukan menangani kasus ko¬rupsi yang nilainya sedikit, atau kasus kecil" kata Hida¬yat yang dalam kesempatan itu menyerahkan kenang-ke¬nangan buku 'PKS Memper¬juangan Masyarakat Madani' kepada Dirut KR. Penting ba¬gi KPK untuk merespons keinginan masyarakat agar mengusut kasus-kasus ko¬rupsi yang merugikan rakyat dan negara dalam jumlah sa¬ngat besar. Misalnya kasus BLBI dan kasus perminyak¬an yang merugikan negara ratusan triliun." KPKjangan terjebak menjadi Komisi Pilih Kasus" tambahnya.
Terkait pertemuan antara KPK dengan DPR, dia meni¬lai tinggal bagaimana output yang dihasilkan dari perte¬muan tersebut. Jika setelah pertemuan tersebut kinerja KPK justru kurang tajam dan tidak lagi kritis, dan jus¬tru memberikan perlindung¬an bagi koruptor, KPK patut dipertanyakan. "Jangan sampai pertemuan tersebut justru menghasilkan output yang membuat KPK memiliki citra negatif di mata masyarakat," katanya.
la menilai wajar jika perte¬muan tersebut dilakukan ter¬tutup. Karena memang ba¬nyak hal yang tidak bisa dibicarakan secara terbuka dan memang perlu dikomu¬nikasikan secara intensif pada tingkat yang tertutup. Asal¬kan output yang dihasilkan dalam pertemuan tertutup tersebut positif bagi pene¬gakan hukum di Indonesia.
"Saya berbarap pertemuan antara KPK dan Badan Ke¬hormatan DPR mengha¬silkan MoU yang sangat kuat untuk bekerjasama dengan KPK membongkar kasus ko¬rupsi," katanya.
