[pkspiyungan-pksonline] JAKARTA--Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), harus segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Pembubaran Ahmadiyah. Hal itu diungkapkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, di Jakarta, kemarin (19/6).Menurut Tifatul, keberadaan Ahmadiyah tidak bisa dimungkiri merupakan penistaan terhadap Islam. Sehingga, Surat Keputusan Bersama (SKB) dari tiga menteri itu belum bisa menghilangkan akar penistaan ini. ''Pembekuan pun tidak cukup,'' ujarnya.
Tifatul mengatakan, Indonesia perlu mencontoh sikap negara lain yang mayoritas penduduknya Muslim. ''Misalnya, Pakistan yang dengan tegas menolak penistaan dan menyatakan Ahmadiyah bukan Islam,'' kata Tifatul. Merujuk Pakistan, menurut Tifatul, Presiden SBY harus secara resmi menyatakan Ahmadiyah merupakan agama tersendiri. "Namanya, agama Ahmadiyah," ungkapnya.
Pengeluaran Keppres ataupun pernyataan resmi Ahmadiyah bukan Islam, menurut Tifatul, sangat mendesak. Pasalnya, jika mereka tetap eksis di Indonesia, sementara mereka menyandang nama Islam, para pemeluk Ahmadiyah akan leluasa melakukan ibadah haji di Makkah. ''Padahal, sudah jelas Saudi Arabia melarang Ahmadiyah di negaranya,'' ungkapnya.
Masalah ini, kata Tifatul, sebenarnya sudah jelas. Karena, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem), sudah menyatakan Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. ''Bahkan, Ahlussunnah Waljama'ah sedunia pun telah menyatakan Ahmadiyah sesat,'' ungkapnya.
Selain itu, Tifatul mengatakan, agama lain tidak perlu ikut campur masalah ini dengan dalih adanya kebebasan beragama dan berkeyakinan. Karena, katanya, seandainya ada orang lain mengaku Yesus, pasti orang Kristen Katolik ataupun Protestan akan marah. "Jadi, ini masalah umat Islam yang telah dinodai Ahmadiyah," ujarnya.
Lalu, Tifatul pun mengecam pihak negara asing non-Muslim yang telah ikut campur secara provokatif. Karena, ini masalah internal umat Islam Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera, lanjutnya, dengan tegas menyatakan Ahmadiyah sesat. Selain itu, ia pun mendukung upaya umat Islam di Indonesia yang melakukan desakan kepada SBY. ''Namun, tidak secara anarkis,'' ujarnya. Lalu, ia menambahkan, Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Sehingga, tidak ada alasan SBY menolak mengeluarkan Keppres itu.
Senada dengan Tifatul, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Surya Dharma Ali, mengatakan pembubaran Ahmadiyah itu harga mati. Karena, itu sudah masuk kategori penistaan terhadap Islam. Selain itu, kata Surya, pemerintah jangan mau diintervensi pihak asing dalam kebijakkan ini. ''Ini menyangkut umat Islam yang merupakan warga mayoritas di Indonesia,'' katanya. Jika SBY masih belum bisa mengeluarkan Keppres pembubaran Ahmadiyah, menurutnya, hanya tinggal satu alternatif lain. ''Jangan pakai nama Islam,'' tegasnya.
(c64 )
