Elite Politik Perparah Malut
Selasa, 24 Juni 2008 | 01:22 WIB
Untuk proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), Mardiyanto memuji apa yang telah terjadi dan dilakukan para elite di Sumatera Utara dan Jawa Barat.
Mardiyanto berharap pilkada di tempat-tempat lain juga mengikuti proses seperti yang telah dicontohkan para elite di dua provinsi itu.
”Kalau para elitenya berpikir jernih dan menyikapi dengan baik, saya kira masyarakat akan semakin baik. Saya kira contoh seperti ini banyak, misalnya di Sumut proses hukum diselesaikan. Di Jabar, elitenya langsung menyampaikan satu komentar. Itu yang saya harapkan,” ujar Mardiyanto di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (23/6).
Untuk pelaksanaan pilkada, Mardiyanto meminta para elite memberi kewenangan yang luas kepada rakyat untuk menentukan pilihan. Untuk pelaksanaan sebanyak 114 pilkada sampai akhir tahun, Mardiyanto berharap KPUD bekerja baik, pemerintah daerah tidak berpihak dan memberikan dukungan yang jelas, serta elitenya bisa menjaga situasi dengan baik.
Dari kasus pilkada yang ditanganinya sejak menjadi Mendagri tahun 2006, Mardiyanto mengaku banyak belajar. Dengan bekal itu, Mardiyanto berharap dapat menangani sejumlah kasus yang mungkin muncul dari 114 pilkada yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun 2008.
”Mendagri tidak pernah berpihak kepada pasangan calon, jadi orang makin hari makin percaya. Sikap saya kokoh, Gorontalo dan NTT saya tidak mau campuri karena bukan kewenangan saya. Bojonegoro waktu saya lantik ada yang senang dan ada yang tidak. Itu wajar,” ujarnya.
Tidak bisa ditawar
Meskipun Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan bahwa keputusan akhir untuk Pilkada Maluku Utara masih akan dikaji ulang, Mardiyanto mengatakan keputusan pemerintah sudah final dan tidak bisa ditawar lagi untuk mengesahkan kemenangan pasangan Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba.
Ketika ditanya apakah kemelut di Maluku Utara yang terjadi hingga saat ini disebabkan oleh ulah para elite, Mardiyanto berujar, ”Ya saya kira, Anda sendiri sudah menyampaikan jawabannya.”
Kamis (19/6) Mardiyanto diterima Presiden bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Pertemuan tersebut untuk mengakhiri kemelut dan sengketa terkait dengan pemilihan Gubernur Maluku Utara. (INU)
Selasa, 24 Juni 2008 | 01:22 WIB
Jakarta, Kompas - Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengemukakan, pemilihan kepala daerah tidak akan membuat masyarakat kisruh jika para elite berpikir jernih dan menyikapi dengan baik setiap proses yang ditempuh. Menurut dia, kemelut di Maluku Utara berlarut-larut dan parah karena ulah para elite.
Untuk proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), Mardiyanto memuji apa yang telah terjadi dan dilakukan para elite di Sumatera Utara dan Jawa Barat.
Mardiyanto berharap pilkada di tempat-tempat lain juga mengikuti proses seperti yang telah dicontohkan para elite di dua provinsi itu.
”Kalau para elitenya berpikir jernih dan menyikapi dengan baik, saya kira masyarakat akan semakin baik. Saya kira contoh seperti ini banyak, misalnya di Sumut proses hukum diselesaikan. Di Jabar, elitenya langsung menyampaikan satu komentar. Itu yang saya harapkan,” ujar Mardiyanto di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (23/6).
Untuk pelaksanaan pilkada, Mardiyanto meminta para elite memberi kewenangan yang luas kepada rakyat untuk menentukan pilihan. Untuk pelaksanaan sebanyak 114 pilkada sampai akhir tahun, Mardiyanto berharap KPUD bekerja baik, pemerintah daerah tidak berpihak dan memberikan dukungan yang jelas, serta elitenya bisa menjaga situasi dengan baik.
Dari kasus pilkada yang ditanganinya sejak menjadi Mendagri tahun 2006, Mardiyanto mengaku banyak belajar. Dengan bekal itu, Mardiyanto berharap dapat menangani sejumlah kasus yang mungkin muncul dari 114 pilkada yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun 2008.
”Mendagri tidak pernah berpihak kepada pasangan calon, jadi orang makin hari makin percaya. Sikap saya kokoh, Gorontalo dan NTT saya tidak mau campuri karena bukan kewenangan saya. Bojonegoro waktu saya lantik ada yang senang dan ada yang tidak. Itu wajar,” ujarnya.
Tidak bisa ditawar
Meskipun Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan bahwa keputusan akhir untuk Pilkada Maluku Utara masih akan dikaji ulang, Mardiyanto mengatakan keputusan pemerintah sudah final dan tidak bisa ditawar lagi untuk mengesahkan kemenangan pasangan Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba.
Ketika ditanya apakah kemelut di Maluku Utara yang terjadi hingga saat ini disebabkan oleh ulah para elite, Mardiyanto berujar, ”Ya saya kira, Anda sendiri sudah menyampaikan jawabannya.”
Kamis (19/6) Mardiyanto diterima Presiden bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Pertemuan tersebut untuk mengakhiri kemelut dan sengketa terkait dengan pemilihan Gubernur Maluku Utara. (INU)