Oleh Aaron Ng’ambi
Pada Sabtu, 28 Februari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil langkah yang oleh banyak pengamat dianggap tak terbayangkan. Keputusan itu dipandang sebagai peristiwa yang akan meninggalkan jejak panjang dalam sejarah.
Dalam lebih dari lima ratus serangan udara, militer Amerika Serikat dan Israel secara bersama-sama meluncurkan rudal ke berbagai target di Iran. Serangan itu diklaim menargetkan sejumlah tokoh penting, institusi negara, serta wilayah yang juga dihuni warga sipil.
Beberapa jam setelah serangan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggelar konferensi pers dan menyatakan bahwa “sejumlah indikasi penting menunjukkan bahwa serangan itu telah menewaskan Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, Pemimpin Revolusi Islam Iran.”
Pernyataan itu kemudian diperkuat oleh unggahan Presiden AS Donald Trump di platform Truth Social yang menyebutkan hal serupa. Tak lama kemudian, media pemerintah Iran juga mengonfirmasi kabar tersebut dalam waktu kurang dari 24 jam setelah serangan terjadi.
Kabar ini mengejutkan banyak pihak. Di berbagai kota di Iran, ribuan orang turun ke jalan untuk berkabung atas wafatnya sosok yang mereka anggap sebagai pemimpin spiritual sekaligus politik.
Sejak awal, menurut penulis, tindakan Amerika Serikat dan Israel menunjukkan bahwa perang ini tidak semata berkaitan dengan program nuklir Iran, yang sebelumnya dijadikan alasan utama untuk membenarkan serangan militer.
Trump sebelumnya menyatakan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Namun pernyataan itu memunculkan kontradiksi, karena pada Juni tahun lalu ia juga mengklaim bahwa Amerika telah menghancurkan seluruh fasilitas nuklir Iran dalam operasi militer yang disebut Operation Midnight Thunder.
Karena itu, klaim bahwa perang ini semata bertujuan menghentikan program nuklir Iran dinilai banyak pihak sulit diterima. Tidak mengherankan jika sebagian besar publik Amerika Serikat menunjukkan penolakan terhadap perang tersebut.
Dalam situasi ini, pemerintah di Washington kemudian mulai mengubah narasi. Isu program nuklir Iran semakin jarang disorot, sementara istilah “pergantian rezim” atau regime change mulai lebih sering digunakan untuk menjelaskan tujuan perang.
Namun perubahan narasi tersebut tidak banyak mengubah pandangan publik, karena kritik terhadap perang terus meningkat, terutama setelah Trump beberapa kali mengubah alasan di balik serangan terhadap Iran.
Dugaan Motif di Balik Perang
Penulis artikel ini menilai ada beberapa kemungkinan alasan mengapa pemerintahan Trump memutuskan menyerang Iran.
Pertama, perang ini bisa dilihat sebagai perang pilihan yang lahir dari rasa percaya diri berlebihan Washington setelah operasi militer sebelumnya di Venezuela. Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika disebut-sebut membuat Trump semakin yakin akan kekuatan militer negaranya.
Keberhasilan tersebut mungkin membuat Trump percaya bahwa operasi militer terbatas di Iran juga dapat dilakukan dengan cepat. Namun menurut penulis, perhitungan semacam itu berpotensi menjadi kesalahan besar yang bisa menghantui masa kepresidenannya.
Alasan kedua yang disebut adalah kemungkinan adanya kebutuhan politik domestik untuk mengalihkan perhatian publik, terutama terkait dokumen yang dikenal sebagai Epstein files. Beberapa hari sebelum Departemen Kehakiman Amerika merilis informasi tambahan mengenai kasus tersebut, Trump tiba-tiba mengumumkan perang terhadap Iran.
Ketika dokumen tambahan itu akhirnya dirilis, perhatian publik sudah terfokus pada konflik militer yang sedang berlangsung. Karena itu, sejumlah media alternatif di Amerika bahkan menyebut perang ini sebagai “Operation Epstein Fury”, berbeda dengan nama resmi yang digunakan pemerintah, yaitu Operation Epic Fury.
Alasan ketiga yang disorot adalah tekanan politik dari berbagai kelompok pro-Israel di Amerika Serikat, termasuk lobi Israel di Washington serta donor politik yang mendukung kampanye Trump.
Menurut penulis, sebagian kelompok tersebut memiliki pandangan ideologis dan religius tertentu yang memandang konflik besar di Timur Tengah sebagai bagian dari narasi apokaliptik mengenai perang antara kekuatan baik dan jahat menjelang akhir zaman.
Tantangan Militer dan Strategis
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama bertahun-tahun dikenal sebagai tokoh yang mendorong Amerika Serikat untuk mengambil tindakan militer terhadap Iran. Tujuan strategisnya, menurut penulis, adalah melemahkan Iran agar negara itu tidak lagi dianggap sebagai ancaman terhadap proyek geopolitik Israel di kawasan.
Namun dari sudut pandang militer, perang melawan Iran bukanlah perkara sederhana.
Meski Amerika Serikat memiliki teknologi militer paling mahal dan paling canggih di dunia, hal itu tidak selalu berarti kemenangan mudah. Dalam konflik tertentu, keunggulan teknologi justru dapat menjadi kelemahan karena biaya operasional yang sangat besar.
Penulis mencontohkan satu insiden pada awal perang, ketika Amerika Serikat dan Israel menembakkan sebelas rudal pencegat untuk mencoba menghancurkan satu rudal Iran yang harganya diperkirakan hanya sekitar 100 ribu dolar. Upaya tersebut menghabiskan biaya antara 11 hingga 33 juta dolar, namun tetap gagal menghentikan rudal tersebut.
Contoh tersebut menunjukkan bahwa jika perang berlangsung lama, biaya yang harus ditanggung Amerika Serikat dan Israel bisa menjadi sangat besar.
Karena itu, menurut penulis, akan lebih bijak jika pemerintah Amerika Serikat mencari jalan keluar diplomatik sebelum konflik berkembang menjadi perang berkepanjangan.
Apakah “Pergantian Rezim” Realistis?
Pertanyaan utama yang muncul kemudian adalah bagaimana sebenarnya Amerika Serikat mendefinisikan kemenangan dalam perang ini. Apakah tujuan akhirnya adalah menggulingkan pemerintahan di Teheran atau menjadikan Iran sebagai negara lemah yang mudah dikendalikan?
Masalahnya, tujuan perang tersebut dianggap tidak jelas dan terus berubah. Dalam strategi militer, sasaran perang seharusnya dirumuskan secara tegas sejak awal. Namun menurut penulis, hal itu tidak terlihat dalam kebijakan pemerintahan Trump.
Di sisi lain, Iran tidak harus memenangkan perang dalam arti konvensional. Bagi Iran, cukup dengan bertahan dan mempertahankan negara dari serangan luar, hal itu sudah dapat dianggap sebagai keberhasilan strategis.
Sejarah perang menunjukkan bahwa dominasi udara saja tidak cukup untuk memenangkan konflik. Amerika Serikat pernah menguasai wilayah udara Vietnam Utara selama bertahun-tahun, namun tetap gagal memenangkan perang karena menghadapi perlawanan rakyat yang gigih.
Dengan kondisi geografis Iran yang dipenuhi pegunungan serta dukungan nasional yang kuat, perang darat di wilayah tersebut berpotensi menjadi sangat sulit bagi pasukan asing.
Selain itu, operasi “pergantian rezim” hampir mustahil dilakukan hanya melalui serangan udara. Jika benar-benar ingin menggulingkan pemerintahan Iran, Amerika Serikat harus mengirim pasukan darat dan menduduki Teheran, sebuah langkah yang berisiko sangat besar.
Perang yang Mahal dan Berisiko
Menurut perkiraan awal, Amerika Serikat menghabiskan sekitar satu miliar dolar per hari dalam fase awal perang ini. Biaya sebesar itu dinilai tidak mungkin dipertahankan dalam jangka panjang.
Di sisi lain, medan geografis Iran yang bergunung-gunung juga menjadi tantangan serius bagi operasi militer asing. Jika pasukan darat dikerahkan, mereka akan sangat bergantung pada jalur suplai udara dan mudah diserang oleh pihak yang lebih memahami kondisi medan.
Karena itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pernah menyatakan bahwa jika Amerika Serikat memutuskan mengirim pasukan darat, Iran siap menghadapi mereka.
Penulis menilai bahwa Iran tidak dapat dengan mudah dipecah belah seperti yang terjadi di Libya, Suriah, atau Irak. Upaya untuk memaksa Iran menyerah melalui bombardir juga dianggap tidak realistis.
Pada akhirnya, jika perang terus berlanjut, rakyat Iran kemungkinan akan terus bertahan hingga akhir.
Karena itu, menurut penulis, pilihan paling rasional bagi Amerika Serikat adalah menghentikan perang yang dianggap sebagai perang pilihan ini dan membuka kembali jalan menuju perdamaian sebelum konflik berkembang lebih jauh.
* Aaron Ng’ambi, adalah analis politik dan kolumnis yang berbasis di Zambia.
