AYO KITA BISA!!
Susunan hirarki pejabat eksekutif terpilih (elected official):
Presiden
Gubernur
Bupati/Walikota
Kepala Desa
Kepala Dusun
RW
RT
Mereka memiliki yang namanya: SKALA KEBIJAKAN dan TUGAS.
Penduduk RI:
270.203.917 jiwa.
(Sept. 2020).
JUMLAH pejabat eksekutif terpilih (elected official):
Presiden/Wakil (2)
Gubernur/wakil (64)
Bupati/Walikota+wakil (1028)
Kepala Desa (83.820)
Kepala Dusun +/-=1/2juta
RW +/-=5juta
RT +/-=10juta
Struktur ini cukup kuat sd bawah!
Perhitungan rata2:
Presiden urus 270 juta orang.
Gubernur urus 8 juta-an.
Bupati/walikota urus 1/2 juta.
Kades urus 3000-an.
Kadus urus 540-an.
RW urus 54-an.
RT urus 27-an.
Kira2 tiap RT 5-7 KK.
Jika kita benahi datanya, apalagi semua digital. Tinggal pencet tombol.
Sejak digitalisasi data penduduk dirusak, saya sudah bilang lama. Ada yg mau melakukan 2 hal: PEMILU CURANG DAN KORUPSI.
Makanya, sampai sekarang kita gak punya data penduduk san pemilih yg kredibel. Pejabat masih berantem soal data sambil tidak mau dibenahi.
Nanti, kalau jelang pemilu 2024 KPU masih akan bertengkar dengan Kemendagri soal data daftar pemilih tetap (DPT) versus data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) seperti pemilu lalu 2019 lalu.
Itu artinya akan ada yang curang. (Semoga tidak terulang).
Sekarang kita menyaksikan dunia meragukan data kesehatan kita. Media-media asing mengungkap bahwa badai covid19 ini terjadi karena sejak awal kredibilitas data kita memang rendah.
Ini semua berakar pada tak adanya data penduduk digital. (apalagi kalau bisa realtime).
Intinya saya mau katakan adalah, ada abjad mengurus negara. Ada sistematika dan tata negara. Ada tata cara dan tatanannya.
Kalau awal benar biasanya akhir benar. Benar tombol dipencet benar hasil keluar. Jangan menyerah ayo bersatu bersama hadapi tantangan. Krisis ini peluang!
(Twitter @fahrihamzah 25/7/21)
