Masa jabatan Bang Anies akan berakhir 2022.
Kalau Pilkada serentak disatukan dengan Pilpres 2024, sesuai UU Pilkada No.10 tahun 2016, dan tidak direvisi, maka hampir bisa dipastikan Pelaksana Tugas atau PLT Gubernur DKI yang akan ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri bukan Bang Anies (Biasanya Pejabat Eselon Satu di Departemen Dalam Negeri, Kepolisian, TNI atau ASN lainnya ).
Atau bisa saja yang jadi Pejabat Gubernur DKI nantinya si Komut Pertamina. Apa sih yang ngga mungkin di Negeri ini?
Yang jelas, selama dua tahun, nama Bang Anies sudah jelas tenggelam. Akan muncul aktor-aktor bahkan Pelawak Politik atau Politikus Pelawak yang kemudian terpilih dan memimpin seperti yang terjadi sekarang.
Dari yang saya baca dari media, sepertinya Nasdem dan Golkar yang berjuang keras untuk merevisi Undang-undang Pilkada agar dinormalisasi kembali ke tahun 2022. Sehingga Pilkada DKI Jakarta tetap digelar 2022. Dengan demikian Anies masih punya panggung. Dan kalau 2022 Anies menang lagi, maka bakal mulus di Pilpres 2024.
Apakah langkah Nasdem-Golkar yang ingin merevisi UU Pilkada ini ada hubungannya dengan dukungan diam-diam terhadap Bang Anies, wallahu 'alam.
Harapan kita mudah-mudahan Demokrat, Gerindra dan PKS ikut mendukung.
Lebih bagus lagi kalau nantinya kelima Partai tersebut diatas sepakat dalam satu Perahu menyiapkan Calon Pemimpin Nasional selanjutnya (Pilpres 2024).
Sudah waktunya PDIP kembali gantian jadi Oposisi. Karena menurut saya, PDIP menemukan jati dirinya dan menjadi Partai yang benar-benar mewakili Wong Cilik kalau menjadi oposisi.
Sebaliknya saya merasa sudah cukup dua kali sejarah membuktikan kalau PDIP menjadi Partai Penguasa, amburadul bangsa ini. Pertama dimasa Bu Mega, Indosat terjual. Kedua dimasa Pak Jokowi, Pemerintah sampai mengemis waqaf kepada rakyat!
(By Azwar Siregar)
