[Bersatu di 13 Pilkada]
PDIP-PKS Ternyata Bukan Minyak dan Air
Dari sisi ideologi, warna, gerakan, dan kader, banyak yang beranggapan PDIP dan PKS ini sangat berlainan. Tapi, dalam politik praktis, ternyata kedua partai ini tak selamanya seperti minyak dan air. Buktinya, kedua partai ini bisa bersatu di 13 Pilkada serentak yang akan digelar Desember nanti.
Informasi resmi tentang koalisi PDIP-PKS di 13 Pilkada Serentak 2020 ini disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Namun Hasto tidak merinci di daerah mana saja koalisi PDIP PKS terjadi.
“Kerja sama ini dibangun sesuai dengan sejarah Indonesia di bentuk,” kata Hasto, menjelaskan alasan kenapa PDIP membangun koalisi Pilkada dengan semua partai yang lolos ke Senayan, seperti dikutip dari koran Rakyat Merdeka yang terbit hari ini, Minggu (30/8/2020).
Sikap politik yang disampaikan Hasto ini sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan Ketua DPP Bidang Ideologi PDIP Djarot Saiful Hidayat, bulan lalu. Eks Gubernur DKI itu mengatakan, partainya sulit berkoalisi dengan Demokrat dan PKS.
Sementara PKS menyatakan soal koalisi dengan PDIP, PKS memberikan kewenangan kepada DPD dan DPW untuk menjalin koalisi dengan partai manapun.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, partainya membebaskan koalisi selama mempertimbangkan suasana kebatinan masyarakat di daerah masing-masing. Dia mengatakan, koalisi dijalin selama kader merasa ada kesamaan ideologis PKS dengan karakter yang dimiliki PDIP. Anggota Komisi II DPR itu mengungkapkan, untuk kebaikan PKS siap bekerja sama dengan semua pihak.
Pengamat politik dari UIN Jakarta Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, koalisi parpol di daerah lebih cair dan dinamis. Sikap parpol di daerah tidak selalu beririsan dengan posisi di pusat. Ekor tidak mesti mengikuti kepala. Alasan pertama, pertimbangan pragmatis bukan ideologis. Mereka berkoalisi untuk mendukung calon yang dianggap akan menang. Kedua, koalisi terjadi untuk memenuhi syarat pencalonan.
“Kalau melihat alasan itu, tidak ada partai yang seperti air dan minyak. Semua parpol bisa bekerja sama,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi saat dikontak semalam.
Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menambahkan, dalam sistem presidensial sulit melihat musuh dan teman abadi. Karena yang dikedepankan adalah kepentingan. Pilkada adalah salah satu contoh bagaimana peta politik begitu cair dan fleksibel.
Sumber: RakyatMerdeka
Tuh kan... Hampir2 enggak ada pertimbangan ideologis dalam pilkada. Meski ada saja yang selalu mengangkat issue...
Dikirim oleh Setiya Jogja pada Sabtu, 29 Agustus 2020
